Follow
Setya Novanto ogah ikut campur soal hak angket KPK
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus membahas soal hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua DPR, Setya Novanto, enggan berkomentar banyak soal hak angket untuk KPK tersebut.
"Kan saya sampaikan, saya sudah masalah angket ini saya serahkan pada wakil-wakil. Jadi saya konsentrasi dalam masalah lain. Saya enggak mau ikut campur urusan hak angket," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/5).
Begitu juga dengan pro kontra penggunaan hak angket KPK, Novanto menolak bicara. Soal sikap Golkar, Ketua Umum Partai Golkar ini menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Fraksi Golkar di DPR Robert J Kardinal.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa itu hak angket MK? Berdasarkan pengertiannya dalam UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), pada Pasal 79 ayat (3) dijelaskan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
"Saya serahkan kepada Fraksi Partai Golkar saudara Robert," ujarnya.
Seperti diketahui, wacana angket KPK bergulir berawal dari kesaksian penyidik KPK Novel Baswedan di sidang kasus e-KTP yang menyebut bahwa Miryam S Haryani diancam oleh enam anggota Komisi III DPR. Mereka adalah, Azis Syamsuddin, Bambang Soesatyo, Masinton Pasaribu, Sarifuddin Sudding, Desmond J Mahesa. Satu orang lagi, Miryam lupa, menurut keterangan Novel.
DPR pun mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam guna mengetahui kebenaran ancaman itu dari keterangan Novel. Sayang, KPK menolak. DPR pun langsung mewacanakan hak angket KPK. Dalam kasus e-KTP ini, nama Setya Novanto sering disebut-sebut telibat, bahkan merancang skandal korupsi ini.
Hanya 3 fraksi yang setuju penggunaan hak angket KPK yakni PDIP, NasDem, Golkar dan Hanura. Sisanya, Demokrat, Gerindra, PAN, PPP, PKB dan PKS menolak.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya
Hak angket ini bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Hak angket merupakan kewenangan politik DPR, bukan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Dia enggan menanggapi lebih lanjut polemik yang disampaikan oleh Agus. Terlebih, pada 2017 dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.
Baca Selengkapnya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca Selengkapnya
Saat ini, Luluk menuturkan, sudah ada tujuh orang yang bersikap mendukung hak angket.
Baca Selengkapnya
PKB, Partai NasDem, dan PKS menyatakan mendukung usulan hak angket.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca Selengkapnya
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar.
Baca Selengkapnya
Peristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung
Baca Selengkapnya