Soal kursi Setya Novanto di parlemen, ini kata pimpinan DPR
Merdeka.com - Partai Golkar hingga kini belum menentukan siapa yang bakal mengisi kursi ketua DPR pasca Setya Novanto ditahan KPK karena terbelit korupsi e-KTP. Pergantian kursi itu, dinilai sebagai pendewasaan politik Indonesia.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai, polemik terkait kursi Ketua DPR menjadi proses pendewasaan politik di Indonesia, karena belajar bagaimana dinamika yang berkembang tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
"Ini bagian proses kedewasaan politik kita, namun kita relatif tidak sampai dalam dinamika demokrasi yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa," kata Taufik Kurniawan dalam diskusi bertajuk "Posisi Ketua DPR: Antara Politik dan Hukum", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/12) dikutip dari Antara.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPR? Pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, bersama mantan vokalisnya, Once Mekel, telah resmi dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029.
Dia mengatakan, polemik tersebut membuat tingkat kedewasaan demokrasi Indonesia lebih matang sehingga bisa membedakan mana substansi dan kemajuan demokrasi, pesta demokrasi, dan hak masyarakat.
Taufik mengatakan, soal posisi Ketua DPR, Pimpinan DPR melihatnya pada sisi hakikatnya terlebih dahulu karena bekerja secara konteks kepemimpinannya bersifat kolektif-kolegial.
"Pimpinan DPR maupun Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan posisinya berdasarkan penugasan dari fraksi yang merupakan kepanjangan tangan partai," ujar Waketum PAN ini.
Taufik mengatakan, dalam posisi itu, harus disadari bahwa posisi sesama Pimpinan DPR dalam satu kerangka kolektif kolegial.
Dia menjelaskan, kepemimpinan DPR ada koordinator bidang, tentunya koordinator bidang ini sedikit banyak pasti akan membantu pelaksanaannya berkaitan dengan administratif institusi DPR.
"Pimpinan DPR ini secara spesifik sebenarnya hanya sebagai 'speaker' saja. Artinya kami tidak memiliki kewenangan apapun mengintervensi terhadap kaidah-kaidah proses pengambilan keputusan politik yang ada di AKD atau yang ada di badan-badan," katanya.
Dia menyerahkan, sepenuhnya posisi Ketua DPR kepada Partai Golkar yang menugaskan kadernya duduk dalam jabatan tersebut dan berharap masalah itu cepat selesai sehingga diyakini pasti ada langkah terbaik yang diambil Partai Golkar.
Sementara itu, Politisi Partai Golkar Zainuddin Amali mengatakan, partainya bukan tidak mendengar dan diam saja terkait respon masyarakat atas kasus Novanto namun sudah melakukan upaya langkah agar tidak menjadi persoalan yang bisa menjalar kemana-mana.
Dia mengatakan, Golkar telah melaksanakan rapat pleno dan meminta masyarakat bersabar memberi kesempatan kepada Partai Golkar menyelesaikan masalah internal yang dihadapi.
"Karena ini musibah, kami cari jalan sebaik-baiknya tanpa memunculkan masalah baru di internal," ujarnya.
Dia mengatakan, Golkar sedang menyiapkan langkah-langkah untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut, baik di internal Partai Golkar maupun yang dihadapi DPR.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Meutya optimis partainya dapat menduduki posisi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar tidak pernah memiliki skenario untuk merebut kursi ketua DPR RI.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaPembahasan jatah kursi menteri kemungkinan bakal dilakukan usai sidang sengketa Pemilu di MK.
Baca SelengkapnyaGerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaPDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaNantinya, pimpinan ini akan menjalani pada masa bakti 2024-2029.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAirlangga Enggan Bicara Komposisi Kabinet, Alasan Tunggu Pengumuman KPU
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca SelengkapnyaUU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca SelengkapnyaGolkar berhasil menguasai 18 persen jumlah kursi wakil rakyat di Kompleks Parlemen Senayan.
Baca Selengkapnya