Soal pemanggilan Jokowi, Golkar ingatkan Pansus tak lompat-lompat

Merdeka.com - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengingatkan Pansus KPK untuk bekerja secara profesional. Ini menyikapi usulan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah agar Pansus memanggil Presiden Joko Widodo untuk dimintai tanggapan atas 4 temuan indikasi penyimpangan kinerja KPK.

"Saya sudah sampaikan biarlah Pansus ini berjalan dengan baik. Bekerja secara profesional dengan tahapan-tahapan yang sah ditetapkan mereka jangan lompat-lompat sebab kita bekerja secara profesional," kata Idrus di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Minggu (27/8).

Idrus menuturkan, tugas Pansus angket adalah melakukan pemeriksaan dan investigasi dalam upaya pengumpulan data terkait dugaan penyimpangan kinerja KPK. Nantinya, temuan dan rekomendasi Pansus itu akan dipaparkan lalu diputuskan dalam rapat paripurna.

"Jadi biarlah tahapan-tahapan itu tugas Pansus itu adalah melakukan pemeriksaan dalam rangka untuk mengumpulkan data-data dan data-data itu nanti menjadi dasar menentukan kesimpulan-kesimpulan yang akan diambil Pansus sebagai sebuah keputusan," tegasnya.

Partai Golkar menolak keras jika target Pansus berorientasi pada pelemahan lembaga antirasuah.

"Tidak boleh terjadi adalah apabila pikiran dari Kita ingin mendegradasi apalagi membubarkan KPK itu, itu yang kita tidak terima," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengusulkan agar pemerintah terutama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla turun tangan menindaklanjuti 4 temuan Pansus angket KPK indikasi penyimpangan kinerja KPK. 4 temuan penyimpangan kinerja KPK itu yakni menyangkut tata kelola kelembagaan, sistem penegakan hukum, masalah SDM, dan tata kelola anggaran KPK.

"Pak Jokowi dan JK sebagai pimpinan kabinet harus mulai mengkondisikan, apapun temuan DPR ini harus dipandang secara positif dan harus ada follow up secara positif juga dari pihak pemerintah," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).

Bahkan, Fahri mengusulkan agar Pansus memanggil Presiden Jokowi untuk diminta keterangan soal koordinasi KPK. Sebab, selama ini KPK dinilai bekerja tanpa koordinasi dengan Presiden.

"Saya misalnya mengusulkan agar presiden harusnya ditanya. Bagaimana sebetulnya ada KPK yang bekerja tanpa koordinasi dengan presiden. Saya sendiri seharusnya presiden dihadirkan. Bagaimana tanggapan presiden," ujarnya.

"Apakah memang menurut presideb wajar ada lembaga yang bekerja, satu sisi presidennya ngomong kemana mana kita anti korupsi tapi orang ditangkap ada setiap hari. Apa enggak ganjil di kepala presiden? Trus fungsi presiden dalam memberantas korupsi apa? Wong tiap hari ada korupsi kok," sambungnya. (mdk/noe)