Soal reklamasi pantai Jakarta, Pimpinan DPR sebut Ahok melanggar UU

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah melakukan pelanggaran soal pemberian izin reklamasi Teluk Jakarta. Sebab, sampai saat ini pemberian izin tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

"Karena memang dalam tata urutan perundangan-undangan ada cantolan hukumnya. Pada saat Gubernur DKI mengeluarkan izin reklamasi, tidak ada dasar hukumnya, tidak ada cantolan hukumnya, sehingga menurut saya, SK reklamasi itu bisa ditengarai melanggar UU," ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/4).

Untuk itu, Politikus Demokrat ini meminta agar proyek tersebut dihentikan sampai mendapatkan perizinan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Kalau diurut UU yang tertinggi itu adalah UUD, kemudian UU, kemudian ada PP, atau keppres, baru Perda kemudian baru SK gubernur. Di tahun 1998, ada UU tata ruang yang di antaranya juga mengatur, masalah reklamasi ini, sehingga di tahun tersebut, dulu reklamasi sah adanya," jelas dia.

Untuk itu, dia meminta aparat penegak hukum terutama yang berkaitan dengan hukum ekonomi, benar-benar turun secara tuntas. Langkah paling tepat terkait reklamasi pantai utara Jakarta yakni menghentikan proyek itu hingga semua peraturan perundang-undangan rampung.

"Terbukti saat dibahas di Komisi IV dengan KKP, kan akhirnya disetop, tetapi proses hukum tidak bisa berhenti di situ saja, kalau sudah berhenti kesalahan yang lama mau diapain, dianggap sah begitu saja, tidak bisa," ungkapnya.