Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal RUU Tax Amnesty, Jokowi telah kirim surat ke DPR

Soal RUU Tax Amnesty, Jokowi telah kirim surat ke DPR Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengirimkan draf RUU Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) ke DPR untuk dibahas lebih lanjut. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, RUU Tax Amnesty akan dibahas terlebih dahulu dalam rapat bamus.

"Hari ini, saya sudah diberi informasi bahwa saya harus pimpin rapat bamus," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/2).

Agus menegaskan, Presiden Jokowi telah mengirimkan surat yang isinya mengenai draf pembahasan RUU Tax Amnesty. Hal ini disampaikan dalam sidang rapat paripurna, kemarin.

"Dan ini akan kita sampaikan sepenuhnya kepada fraksi, dan tentukan partner siapa, apakah pansus besar, apakah dilakukan satu komisi atau Baleg. Keputusan nanti, dan penyerahan secara resmi akan kita sampaikan siang. Setelah itu baleg akan sampaikan," jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) agar DPR segera membahas RUU Tax Amnesty.

"Pemerintah mengharapkan dalam waktu masa persidangan (di DPR) ini dapat terselesaikan. Makanya sekarang ini pemerintah segera menyiapkan Ampres. Kemarin sudah disepakati dalam paripurna DPR, maka harapannya segera bisa dilakukan pembahasan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/2).

Pramono menjelaskan, Ampres itu diperlukan agar DPR segera membahasnya. Sebab, kata dia, pembahasan RUU di DPR sangat memakan waktu karena harus melalui berbagai tahapan.

Setelah gagal dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya, ide Tax Amnesty atau pengampunan pajak kembali diajukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Puan Tak Bacakan Surpres RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna, Apa Alasannya?
Puan Tak Bacakan Surpres RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna, Apa Alasannya?

Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.

Baca Selengkapnya
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?

Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.

Baca Selengkapnya
RUU Perampasan Aset Jalan di Tempat, Menkumham: Kami Jumpai Pimpinan DPR
RUU Perampasan Aset Jalan di Tempat, Menkumham: Kami Jumpai Pimpinan DPR

Menkumham Yasonna Laoly menyebut, pembahasan RUU Perampasan Aset masih menjadi prioritas pemerintah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR

Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR

Baca Selengkapnya
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset

Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.

Baca Selengkapnya
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset ke DPR Tahun Depan
Pemerintah Bakal Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset ke DPR Tahun Depan

Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.

Baca Selengkapnya