Soal RUU Tax Amnesty, Jokowi telah kirim surat ke DPR
Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengirimkan draf RUU Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) ke DPR untuk dibahas lebih lanjut. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, RUU Tax Amnesty akan dibahas terlebih dahulu dalam rapat bamus.
"Hari ini, saya sudah diberi informasi bahwa saya harus pimpin rapat bamus," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/2).
Agus menegaskan, Presiden Jokowi telah mengirimkan surat yang isinya mengenai draf pembahasan RUU Tax Amnesty. Hal ini disampaikan dalam sidang rapat paripurna, kemarin.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Apa tujuan razia di Jakarta? Ditlantas Polda Metro Jaya memaparkan lokasi-lokasi razia kendaraan di Jakarta dan sekitarnya.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Bagaimana Pramono-Rano berencana meningkatkan pendapatan Jakarta? Pramono mengatakan, Jakarta tidak boleh lagi bergantung dari retribusi Jakarta harus punya sumber pendapatan baru. 'Saya akan buat Jakarta Funding. Saya yakin APBD Jakarta cukup dana akan saya buat lebih sehat dan transparan,' kata Pramono.
-
Kapan Pilkada Jakarta akan diadakan? Sebagaimana diketahui, Ridwan Kamil akan berkompetisi di Pilkada Jakarta 2024 yang akan diadakan pada 27 November mendatang.
"Dan ini akan kita sampaikan sepenuhnya kepada fraksi, dan tentukan partner siapa, apakah pansus besar, apakah dilakukan satu komisi atau Baleg. Keputusan nanti, dan penyerahan secara resmi akan kita sampaikan siang. Setelah itu baleg akan sampaikan," jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) agar DPR segera membahas RUU Tax Amnesty.
"Pemerintah mengharapkan dalam waktu masa persidangan (di DPR) ini dapat terselesaikan. Makanya sekarang ini pemerintah segera menyiapkan Ampres. Kemarin sudah disepakati dalam paripurna DPR, maka harapannya segera bisa dilakukan pembahasan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/2).
Pramono menjelaskan, Ampres itu diperlukan agar DPR segera membahasnya. Sebab, kata dia, pembahasan RUU di DPR sangat memakan waktu karena harus melalui berbagai tahapan.
Setelah gagal dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya, ide Tax Amnesty atau pengampunan pajak kembali diajukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.
Baca SelengkapnyaPuan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca SelengkapnyaMenkumham Yasonna Laoly menyebut, pembahasan RUU Perampasan Aset masih menjadi prioritas pemerintah.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaSurpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaJokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca SelengkapnyaSembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca SelengkapnyaMenurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.
Baca Selengkapnya