Strategi Bawaslu Cegah Politik Uang Pra & PascaBayar di Pemilu 2019
Merdeka.com - Bawaslu RI siap melakukan berbagai pencegahan politik uang menjelang hingga usai pemungutan suara Pemilu 2019. Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menyebut, pihaknya telah menyiapkan petugas yang akan berpatroli mencegah adanya 'serangan fajar' pada 17 April mendatang.
"Melakukan patroli pengawasan pada hari tenang. Patroli pengawasan pada Pilkada 2018 mendapat apresiasi yang cukup baik karena bisa mencegah beredarnya uang di hari tenang," kata Ratna di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Juma (8/3).
Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, Ratna mengatakan politik uang disebut prabayar dan pasca bayar. Untuk prabayar, uang atau barang diberikan pagi sebelum pencoblosan atau biasa disebut serangan fajar. Sementara pascabayar adalah uang diberikan dengan memberi bukti usai mencoblos.
-
Apa itu Pantarlih Pemilu? Pantarlih adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dipilihnya pantarlih ini tentu memiliki tugas dan kewajiban yang jelas. Sebagai salah satu peran penting dalam pelaksanaan pemilu, maka perlu dipahami lebih lanjut apa itu Pantarlih Pemilu.
-
Apa itu PPS pemilu? PPS pemilu adalah badan yang dibentuk KPU untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilu.
-
Gimana uang bisa mempengaruhi Pemilu? Ia menyebut bahwa calon legislatif (caleg) yang memiliki sumber daya finansial yang cukup seringkali tidak perlu melakukan kampanye secara aktif, karena ancaman uang sudah cukup kuat untuk mempengaruhi hasil pemilihan.
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Apa saja tahapan pelaksanaan pemilu? Tahapan-tahapan ini mencakup persiapan, pemilihan, dan penghitungan suara yang memainkan peran krusial dalam menentukan hasil akhir dan legitimasi pemerintahan.
-
Apa arti Pemilu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Untuk mencegah politik uang prabayar, patroli petugas sebagai salah satu pencegahan. "(Pencegahan) Politik uang pascabayar, jajaran kami harus memastikan tidak ada satupun pemilih yang masuk dibilik suara itu membawa alat rekam atau yang bisa merekam hasil pencoblosannya, karena jika itu terjadi itu akan jadi bukti terjadinya pembayaran setelah pencoblosan. itu salah satu upaya," jelasnya
Selain itu, petugas TPS yang menjaga setiap TPS juga akan berkeliling memastikan form C6 tidak disalagunakan.
"Seluruh jajaran kami akan turun ke lapangan terutama pengawas TPS yang sudah kami bentuk. Pertama memastikan bahwa tidak ada jual beli C6," katanya
"Kami juga berikan pelatihan petugas TPS, dan akan diberikan pengetahuan dan keterampilan yang memadai selama mereka melakukan pengawasan baik sebelum, pada saat, maupun sesudah pemungutan suara dan perhitungan suara untuk memastikan tidak terjadinya politik uang," tuturnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bentuk praktik ini bervariasi, mulai dari pemberian uang tunai, paket sembako, hingga barang-barang lain yang memiliki nilai ekonomis.
Baca SelengkapnyaBawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.
Baca Selengkapnya'Serangan fajar' bisa berbentuk sembako, voucher pulsa, voucher bensin, hingga fasilitas lainnya yang bisa dikonversi dengan nilai uang.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan pilkades berada di bawah ancaman serangan fajar.
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI Jakarta mengingatkan warga yang kedapatan terlibat politik uang baik menerima maupun memberi bisa dikenakan sanksi pidana
Baca SelengkapnyaDia mengungkap, temuan tersebut berada di wilayah Kepulauan Seribu pada 25 November 2024 atau di momentum hari tenang.
Baca Selengkapnya"Kalau dalam agama itu hukumnya haram, karena serangan fajar bagian dari money politics."
Baca SelengkapnyaBahwa terduga mengaku rutin membagikan uang kepada masyarakat setempat terutama saat Jumat Legi.
Baca SelengkapnyaKepada seluruh jajaran, Munandar meminta agar terus melakukan konsolidasi.
Baca SelengkapnyaPraktik curang itu tetap bisa terjadi meskipun pemilih menggunakan hak suaranya.
Baca SelengkapnyaKPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, jumlah dugaan pelanggaran ini tercatat hingga Rabu, 27 November 2024.
Baca Selengkapnya