Survei Indikator Politik: Pemberantasan Korupsi di Indonesia Memburuk
Merdeka.com - Indikator Politik Indonesia mencatat persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami tren memburuk. Terjadi kenaikan persepsi negatif, dan penurunan persepsi positif terhadap pemberantasan korupsi.
Pada survei 20-25 April 2022, persepsi publik yang menilai pemberantasan korupsi baik hanya 24 persen. Sementara yang menilai buruk sebesar 36,2 persen. Serta yang menganggap sedang 30,2 persen.
"Soal pemberantasan korupsi masih banyak juga responden dalam survei telpon yang kami lakukan yang mengatakan kondisi pemberantasan korupsi kita buruk atau sangat buruk dibanding baik atau sangat baik," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat pemaparan survei secara daring, Kamis (28/4).
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Mengapa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi menurun? Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
-
Apa sektor korupsi terbanyak pada 2023? 'Dari sepuluh besar, sektor desa paling banyak dengan total 187,' kata Peneliti ICW Diky Anindya dalam rilis terkait Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023, Senin (20/5).
-
Bagaimana Indikator Politik melakukan survei ini? Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.
-
Apa yang diukur dalam survei indikator? Lembaga Survei Indikator Politik merilisi hasil survei elektabilitas pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024.
-
Bagaimana survei ini dilakukan? Survei dilakukan di seluruh Indonesia melibatkan 1.262 responden secara nasional, dan 4.000 responden di Jawa.
Pada Februari 2022, persepsi publik yang menilai pemberantasan korupsi baik sebesar 33,9 persen. Sedangkan yang menilai buruk 31,5 persen.
Terlihat terjadi penurunan persepsi negatif yang tajam saat April 2022. Juga peningkatan persepsi negatif terhadap pemberantasan korupsi.
"Mereka yang mempersepsikan negatif pemberantasan korupsi itu meningkat tajam dibanding Februari," ujar Burhanuddin.
Hanya saat April 2022, Indikator melakukan dua kali survei. Pada survei 14-19 April memang lebih tinggi tingkat persepsi negatif pemberantasan korupsi. Hanya saja ada penurunan sedikit pada survei 20-25 April. Pada survei April yang pertama persepsi negatif sebesar 37,8 persen, bergeser menjadi 36,2 persen.
"Tapi tren peningkatan persepsi negatif terhadap pemberantasan korupsi itu menurun kembali di April 2022," tutup Burhanuddin.
Indikator menggelar survei pada 20-25 April 2022 melalui sambungan telepon. Jumlah responden survei sebanyak 1219 responden dengan metode random digit dialing. Survei memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasilnya, masyarakat menilai pemberantasan korupsi di ukuran sedang, buruk dan sangat buruk
Baca SelengkapnyaKinerja pemerintah di sejumlah sektor juga tidak luput dari penilaian publik.
Baca SelengkapnyaSementara dari skor khusus negara- negara Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat ke-6
Baca SelengkapnyaTingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum meningkat dari periode September 2023.
Baca SelengkapnyaSurvei memotret penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan hingga penegakan hukum nasional.
Baca SelengkapnyaIndeks persepsi korupsi di Indonesia berada di posisi 34, turun dari posisi 38 di 2015.
Baca SelengkapnyaBPS sarankan hal ini untuk memperbaiki budaya antikorupsi ke depan.
Baca Selengkapnyamargin of error yang diterapkan sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%
Baca SelengkapnyaSurvei Transparency International Indonesia (TII) terhadap IPK menempatkan Indonesia peringkat 115 dari 180 negara.
Baca SelengkapnyaMayoritas responden menyatakan puas atas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSemakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin antikorupsi.
Baca SelengkapnyaHasil SPI KPK menunjukkan skor integritas untuk tahun 2023 sebesar 71.
Baca Selengkapnya