Tak Bawa Sengketa Pilpres ke MK, Kubu Prabowo Dinilai Tak Taat Konstitusi

Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menilai kubu capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno tidak taat pada konstitusi. Hal ini ia katakan terkait dengan rencana Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang tidak ingin membawa sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi kalau enggak mau ke MK itu namanya tidak taat konstitusi tidak taat hukum karena kita udah sepakat," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5).

Menurutnya, sudah seharusnya kubu Prabowo membawa kasus pelanggaran Pemilu ke MK. Sebab, kata dia, itu adalah kesepakatan yang dibuat pada saat merevisi Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Soal MK itu yang sudah kami setujui bersama. Kalau sekarang seperti yang Pak Fadli Zon sampaikan sia-sia engga ada gunanya, pertanyaannya kenapa dulu sepakat ke MK, kenapa dulu waktu pembahasan Ruu Pemilu nanti kalau ada sengketa kita serahkan kepada kedaulatan rakyat, kita selesaikan dengan demo atau apa," ungkapnya.

Politikus PPP ini menilai, membawa sengketa ke MK adalah upaya yang sia-sia bisa dianggap sebagai upaya mendelegitimasi lembaga negara.

"Itu kan namanya mendelegitimasi men-downgrade sebuah lembaga negara," ucapnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Fadli Zon menegaskan pihaknya tidak akan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi untuk menangani masalah kecurangan pemilu. Sebab, dia menilai sia-sia saja membawa perkara ke MK.

"Tetapi jalur MK itu adalah jalur yang dianggap oleh teman-teman itu dianggap jalur yang sia-sia. Pengalaman dari yang lalu. Jadi prosedur yang begitu panjang tidak ada satu bukti pun yang dibuka padahal waktu itu sudah diperiksa," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5). (mdk/fik)