Taufik soal hak angket: Insya Allah bisa jadi pemakzulan ke Ahok
Merdeka.com - Panitia angket terus melakukan pemanggilan untuk mengusut perencanaan dan pengiriman RAPBD DKI Jakarta 2015 ke Kementerian Dalam Negeri. Tindakan ini dilakukan guna mencari informasi dana siluman yang diungkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, hasil rapat angket masih akan terus berlanjut. Panitia angket akan melaporkan hasil temuan mereka dalam rapat paripurna. Pada kesempatan itu, pihaknya dapat mengajukan beberapa rekomendasi.
"Pertama bisa mengajukan hak menyatakan pendapat atau hanya sekadar memberikan usulan-usulan. Dalam hak menyatakan pendapat bisa mengambil keputusan," tegasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/3).
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
-
Apa itu hak angket MK? Berdasarkan pengertiannya dalam UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), pada Pasal 79 ayat (3) dijelaskan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
-
Bagaimana DPR melakukan penyelidikan hak angket? Proses dari hak angket ini dimulai dengan pembentukan tim angket yang terdiri dari anggota DPR. Tim angket kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kebijakan atau masalah yang sedang diselidiki.
-
Apa yang dimaksud dengan 'hak angket' dalam konteks ini? Mahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa usulan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berjalan. Menurut Mahfud, penggunaan hak angket DPR menunggu masa sidang di DPR kembali berjalan.
-
Di mana PDIP akan mengajukan gugatan? Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
Politisi Gerindra ini mengungkapkan, jika memang ditemukan adanya unsur pidana, maka dalam hak menyatakan pendapat dapat diajukan langkah selanjutnya. "Belum ada hasilnya, tapi insya Allah bisa jadi pemakzulan," harapnya.
Taufik menjelaskan, hal itu bisa saja dilakukan sebab telah diatur dalam undang-undang. Namun dalam rapat hak menyatakan pendapat tetap menggunakan peraturan seperti rapat paripurna.
Mengenai siapa calon pengganti yang tepat, dia tidak dapat menyebutkan namanya. Sebab Taufik masih harus meminta petunjuk dari Tuhan.
"Nanti kita tanya sama Allah, Salat Istiqara. Saya nanya dulu siapa yang tepat," tutupnya sambil tertawa.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca SelengkapnyaWacana pemakzulan Presiden Jokowi muncul di tengah polemik putusan MK.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut bahwa hampir tidak mungkin untuk memakzulkan Jokowi melalui hak angket untuk saat ini. Sebab masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan berakhir.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, pintu masuknya jika Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi dikenakan sanksi berat.
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri semangat menggulirkan Hak Angket untuk membongkar kecurangan Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaIsu hak angket digulirkan untuk mengusut kecurangan Pemilu. Bermula dan berujung ke mana?
Baca SelengkapnyaLangkah Gibran maju di Pilpres 2024 membuat sejumlah pihak meradang dan mendorong pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaWacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaHasil dari hak angket dapat memberikan sanksi pemakzulan untuk presiden.
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaPertama, jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Dan Kedua, melalui jalur hak angket.
Baca Selengkapnya