Kebijakan diputuskan sesuai dengan aspirasi publik.
Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjamin, bersama Capres Anies Baswedan tidak akan membuat kebijakan dalam bentuk undang-undang secara tiba-tiba. Undang-undang akan dibuat usai mendengarkan aspirasi publik.
Hal ini disampaikan Cak Imin saat berdialog bersama buruh pabrik PT Sinde Budi Santosa di Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/12). Mulanya, dia ditanyai salah seorang buruh apakah ia dan Anies akan berani membatalkan Omnibus Law atau UU Ciptaker.
"Bukan hanya Omnibus Law, semua peraturan yang menyangkut kepentingan tripartit ketiga belah pihak, ayo kita susun bareng-bareng sehingga undang-undang itu ditaati bukan dipaksakan," kata Cak Imin.
Cak Imin menjelaskan, biasanya undang-undang yang dirumuskan secara cepat selalu menimbulkan permasalahan. Dia menyebut, ingin membatalkan Omnibus Law UU Ciptaker tersebut dengan syarat pendukung AMIN satu suara.
"Jadi InsyaAllah nanti kita ingin tapi syaratnya ya partai pendukung AMIN harus besar (suara) semuanya. Supaya turn in cepat. Jadi kita tidak akan mau lagi bikin undang-undang simsalabim," jelasnya.
"Tahu tidak undang-undang simsalabim? nggak ada hujan nggak ada angin disahkan. Undang-undang horor. Karena dibikinnya malam jumat. Ketika kalian pada tidur," sambung Cak Imin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, apabila menjadi presiden terpilih 2024 AMIN akan menerapkan demokrasi dengan baik sebelum memutuskan aturan dalam bentu undang-undang.
"InsyaAllah kalau AMIN menang tidak ada lagi undang-undang malam Jumat horor. Undang-undang harus dibuat di siang bolong dan semua terlibat untuk membicarakannya. Ini yang disebut demokrasi," ujar dia.
Menurutnya, cara ini akan berjalan efektif sehingga tidak terjadi aksi demonstrasi. Sebab, kata dia kebijakan diputuskan sesuai dengan aspirasi publik.
"Itu yang disebut perubahan. Duduk bersama cari solusi yang seimbang dan sejajar. Itulah yang menjadi visi dan misi AMIN, Anies-Muhaimin," tutup Cak Imin.
Kebijakan diputuskan sesuai dengan aspirasi publik.
Cak Imin menegaskan partainya terbuka berkoalisi dengan partai politik manapun.
Baca Selengkapnya
Cak Imin ini percaya diri karena selama ini PKB berhasil menang di Jawa Timur setiap pemilu.
Baca Selengkapnya
Pendaftaran gugatan sengketa Pilpres 2024 itu dipimpin langsung Ketua Timnas AMIN Syaugi Alaydrus.
Baca Selengkapnya
Salam empat jari lambang persatuan pendukung capres nomer urut 1 dan 3.
Baca Selengkapnya
Selain itu, terjadi manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan untuk mengubah pilihan.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengungkapkan, pihaknya akan mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh yang akan maju di Pilkada sekaligus melakukan beberapa prosea seleksi.
Baca Selengkapnya
Suara rakyat dalam menentukan pemimpin juga menjadi pilihan untuk merubah nasib ke depan.
Baca Selengkapnya
Jangan pernah berani menjadi pejabat publik jika tidak memberikan solusi dan harapan.
Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN menilai Prabowo-Gibran tidak dapat ditetapkan sebagai calon presiden-wakil presiden apabila gugatan sengketa Pilpres 2024 dikabulkan MK.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi