Tertunda semalam, Gerindra lanjutkan pembahasan Perppu Pilkada
Merdeka.com - Setelah sempat tertunda semalam, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangannya tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pilkada. Hal ini disampaikan saat rapat komisi II DPR dengan Pemerintah yang diwakili oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.
"Gerindra siap bahas Perppu nomor 1 dan 2 tahun 2014 dan disempurnakan melalui penyusunan Undang Undang yang baru. Ini harus diselesaikan pada masa sidang ini," kata Endro di gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (16/1).
Dia menegaskan Pilkada secara langsung adalah jalan terbaik bagi masyarakat untuk mendapatkan kedaulatan rakyat. Rakyat di berbagai daerah banyak yang menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.
-
Apa yang dipantau DPR terkait Pilkada? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
"Gerindra pahami bahwa dinamika yang berkembang di masyarakat agar Pilkada terselenggara secara demokratis," terang dia.
Sebelumnya, mayoritas fraksi di DPR menyetujui untuk membahas lebih lanjut pengesahan tentang Perppu Pilkada dan Perppu Pemda tersebut. Menurut anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo pembahasan RUU ini demikian penting dan strategis untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah, dan memantapkan otonomi daerah.
"Fraksi PDIP menyatakan agar RUU atas Perppu dilakukan pembahasan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Arif saat membacakan pandangan fraksi di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (15/1) malam.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaBelum ada arahan khusus dari DPP Partai Gerindra mengenai Pilkada DKI Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya"Sahabat seperjuangan, aksi hari ini tanggal 23 Agustus di DPR RI dan KPU, kita tunda dulu," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal
Baca SelengkapnyaDPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.
Baca SelengkapnyaMemasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Baca SelengkapnyaSeharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib
Baca SelengkapnyaAlasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra menggelar rapat internal hingga tengah malam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres.
Baca SelengkapnyaRencananya Prabowo-Gibran akan melakukan pendaftaran di KPU pada 25 Oktober 2023.
Baca SelengkapnyaRapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya