Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf akan Sosialisasikan Putusan MK ke Masyarakat Pakai Video
Merdeka.com - Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyosialisasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memenangkan pasangan nomor urut 01 di Pilpres 2019. Usulan tersebut dibahas saat tim hukum bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Senin (1/7) malam.
Jokowi menyambut baik usulan tersebut, namun dia memberikan catatan penting. Jokowi ingin agar sosialisasi diprioritaskan ke daerah-daerah yang masih termakan isu kecurangan yang dilakukan tim Jokowi.
"Pak Jokowi langsung menyambut (usulan) itu. Akan ada sosialisasi, tapi Pak Jokowi memberi catatan. Sosialisasi lebih baik, prioritas ke daerah yang masih rada-rada meragukan posisi dan bingung isu curang," kata salah satu anggota Tim Hukum Jokowi, I Wayan Sudirta usai bertemu Jokowi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumbar? Jokowi bersama Ibu Negara Iriana terlebih dahulu menyapa anak-anak di tenda pengungsian. Jokowi dan Iriana membagikan makan siang, susu, makanan ringan, hingga buku kepada anak-anak yang ada di posko tersebut.
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
"Contohnya Bali, Bali enggak perlu karena mereka percaya Pak Jokowi. Tapi di wilayah tertentu, perlu sekali sosialisasi itu ada," sambungnya.
Sudirta menilai sosialisasi tersebut perlu dilakukan agar tak ada lagi masyarakat yang percaya terhadap isu ataupun narasi kecurangan yang dilakukan kubu Jokowi. Menurut dia, tim hukum akan menyiapkan bahan dan materi sosialisasi yang mudah dipahami.
"Agar masyarakat menerima, kami usulkan butir-butir sosialisasi tidak begitu panjang agar bukunya bisa diringkas sehingga mudah dicerna," ujar dia.
Hal yang sama juga dikatakan aggota Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf lainnya, Arsul Sani. Dia menyebut sosialisasi ini sangat penting agar masyarakat mengetahui bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf memenangi kontestasi Pilpres 2018, tanpa melakukan kecurangan.
"Kami menyampaikan juga kepada presiden bahwa setelah putusan MK ini kan ada narasi yang mengatakan 'MK mendukung kecurangan', 'MK berpihak' kan masih ada," jelasnya.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional itu menjelaskan sosialisasi putusan MK ini akan disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang unik, sehingga dapat dimengerti oleh seluruh elemen masyarakat. Misalnya, sosialisasi dengan video-video pendek.
"Tentu kami setelah kami disetujui oleh pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, kan kami harus bikin bahannya. Bahan yang mudah. Mungkin dengan kartun, dengan video-video pendek dan lain sebagainya," tutur Arsul.
Reporter: Lizsa Egeham
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi mengatakan sudah ada pengawasan yang berlapis-lapis selama penyelenggaraan pemilu
Baca SelengkapnyaTim Hukum pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi menyerahkan kesimpulan Sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca SelengkapnyaJokowi melihat yang tetap dibicarakan netizen adalah soal tukang kayu, padahal sedang ramai mengenai Pilkada.
Baca SelengkapnyaKepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaMahkamah Rakyat Luar Biasa menggelar sidang menggugat Pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan, telah memerintahkan menterinya untuk membuka semua fakta.
Baca SelengkapnyaFilm ini membahas tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKeempatnya adalah Mensos, Menkeu, Menko Perekonomian dan Mendag
Baca SelengkapnyaNama Jokowi berulang kali disebut dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya4 Menteri yang hadir Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, Sri Mulyani dan Tri Rismaharini
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca Selengkapnya