Follow
Tim Sudirman Said temukan 3 juta DPT bermasalah di Pilgub Jateng
Merdeka.com - Tim Pemenangan Sudirman Said-Ida Fauziyah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah untuk merapikan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Karena hingga saat ini masih ditemukan data ganda maupun data invalid.
Juru bicara Tim Pemenangan Sudirman-Ida, Sriyanto Saputro mengatakan, berbagai temuan mengenai persoalan DPT tersebut telah dilaporkan di KPU dan Bawaslu Jateng pada 8 Juni 2018. Selain itu, juga dilaporkan ke Bawaslu RI pada 11 Juni 2018.
"Jika laporan-laporan yang telah disampaikan secara prosedural tersebut tidak direspon, kami akan segera melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," terangnya di Sekretariat Relawan Merah Putih, Senin (11/6).
-
Kenapa Medan perlu siapkan data pemilih? 'Dalam hal pemutakhiran data pemilih, Pemkot Medan melalui Kesbangpol dan Disdukcapil Kota Medan berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu Kota Medan, ' kata Bobby Nasution.
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Kenapa penyelenggara pemilu Jawa Tengah harus menjaga integritas? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap.
Dia menyampaikan, DPT yang berpotensi bermasalah mencapai 3.040.376. "Yang kami temukan di lapangan mulai banyaknya data invalid yang bertebaran di sejumlah daerah, jumlah NIK yang dobel di tiap TPS, pemilih dengan KK di luar Jawa Tengah dan yang paling marak ialah munculnya pemilih dengan usia di bawah 17 tahun," tegasnya.
Dikatakan, data invalid sebanyak itu berpotensi dimanfaatkan oknum tertentu untuk berbuat curang saat coblosan berlangsung. Terutama jika ada mobilisasi pemilih dari luar Jawa Tengah.
"Kami sempat diundang ke KPU Jawa Tengah untuk memaparkan data-data temuan di daerah. Tetapi kami memilih mengadu ke Bawaslu. Kami bisa buktikan bahwa ada jutaan DPT invalid dan DPT ganda yang marak di 19 daerah," tegasnya.
"Kami minta Bawaslu untuk segera memanggil KPU supaya dapat menyelesaikan masalah DPT ganda Pilgub Jateng. Kalau ada DPT ganda harus dicoret dan dibenahi mengingat waktunya yang sangat mepet," akunya.
Selain itu, dia juga menginstruksikan kepada semua parpol koalisi dan relawan untuk mengecek DPT bermasalah di tiap TPS. Semua relawan diimbau untuk mewaspadai mobilisasi pemilih luar Jateng yang membawa surat undangan, e-KTP dan surat keterangan palsu.
"Masyarakat sebaiknya bersama-sama berpartisipasi mencermati jumlah surat suara dan sisa surat suara di tiap TPS agar tidak ada lagi kecurangan saat coblosan," tegasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud menemukan indikasi kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 berupa penggelembungan suara.
Baca Selengkapnya
KPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca Selengkapnya
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses PPDB di wilayahnya pada tahun 2023. Mayoritas terkait pemalsuan data.
Baca Selengkapnya
KPU-Bawaslu dianggap tidak profesional dalam menyelenggarakan Pilkada Jakarta 2024. Hasilnya, angka golongan putih atau golput pun tinggi.
Baca Selengkapnya
Data tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.
Baca Selengkapnya
Tim hukum Ridwan Kamil-Suswono sedang menyiapkan materi gugatan ke MK.
Baca Selengkapnya
Dugaan terjadinya penggelembungan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ditemukan ormas Pemuda Pancasila (PP).
Baca Selengkapnya
Sejauh ini pihaknya sudah mengecek status dukungan dua anak Anies.
Baca Selengkapnya
Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Cianjur diduga melanggar asas pelaksanaan pemilihan umum, terutama asas jujur, adil, tertib, terbuka, akuntable dan profesional.
Baca Selengkapnya
Perpindahan penduduk menjadi salah satu penyebab besarnya angka pemilih ganda dalam daftar pemilih pada Pilkada 2024 di Jawa Barat.
Baca Selengkapnya
arena proses penentuan pemilih yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Baca Selengkapnya