Timses pastikan tak ada benturan kepentingan Yusril jadi advokat Jokowi dan HTI
Merdeka.com - Pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra menjadi penasihat hukum Capres dan Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin. Yusril juga diketahui masih berperan sebagai advokat dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengatakan, hal ini tidak berpengaruh terhadap TKN. Menurutnya, tidak ada benturan kepentingan antara posisi Yusril sebagai advokat dari HTI dengan Paslon 01.
"Yang dibantu sebagai klien adalah Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin sebagai calon pasangan presiden dan wakil presiden, dan juga kami sebagai tim kampanyenya, bukan Pemerintah Negara Republik Indonesia. Bukan itu," kata Arsul di Posko Cemara Jalan Cemara, Jakarta, Rabu (7/11).
-
Kenapa Jokowi tidak menyalami Try Sutrisno? Dalam video yang merekam momen tersebut, terlihat Try Sutrisno telah bersiap menyambut Presiden Jokowi yang menyalami tamu undangan satu pe rsatu. Saat itulah Jokowi melewati Try Sutrisno tanpa memberi salam sebagaimana Jokowi kepada para wakil presiden sebelumnya.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kenapa TKN Prabowo tak khawatir? Menurut Herzaky, keempat menteri tersebut selama ini telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin serta telah sesuai aturan yang ada.
-
Kenapa Jokowi tidak salami Try Sutrisno? Meskipun Try Sutrisno dan istrinya sudah berusaha untuk berdiri dari kursi mereka, Jokowi tidak memberikan salaman kepada keduanya.
-
Siapa yang mengklaim telah menyatu dengan Jokowi? Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dirinya sudah menyatu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi mampu menyatukan lawan menjadi kawan.
-
Siapa yang tidak disalami oleh Jokowi? Dalam video yang merekam momen tersebut, terlihat Try Sutrisno telah bersiap menyambut Presiden Jokowi yang menyalami tamu undangan satu pe rsatu. Saat itulah Jokowi melewati Try Sutrisno tanpa memberi salam sebagaimana Jokowi kepada para wakil presiden sebelumnya.
Menurutnya, posisi Yusril saat ini adalah sebagai advokat dari Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai capres dan cawapres nomor urut 01. Arsul mengatakan, lain cerita bila Yusril menjadi advokat dari Jokowi sebagai Pemerintah Indonesia barulah ada benturan kepentingan.
"Kalau soal tidak nyaman dan sebagainya, itu kita kembalikan kepada profesor (Yusril). Sepanjang tidak bertabrakan dengan kode etik advokat, bagi seorang advokat itu enggak ada halangannya," kata dia.
Sementara itu, Arsul kembali menegaskan, bergabungnya Yusril bukan sebagai Politisi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). Yusril murni bergabung secara profesional sebagai advokat dan penasihat hukum dari Paslon 01.
Reporter: Ratu Annisa SuryasumiratSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Yusril, tafsir atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibatasi hanya pada PKPU saja.
Baca SelengkapnyaPKS tidak bakal menjatuhkan sanksi kepada Setyo karena anggota Dewan Pakar PKS itu merupakan kerabat Andika Perkasa.
Baca SelengkapnyaAMIN yakin Arsul Sani objektif dan profesional di MK
Baca SelengkapnyaPratikno mengakui ada pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh di Istana.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaHakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaArsul tidak akan ikut mengambil keputusan atau menangani sengketa Pilpres
Baca SelengkapnyaHakim Konstitusi Anwar Usman dilaporkan oleh advokat Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak atas dugaan pelanggaran etik terkait prinsip kepantasan dan kesopanan
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca SelengkapnyaKasad Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas prajurit.
Baca SelengkapnyaNusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.
Baca Selengkapnya