Titiek Soeharto bandingkan kenaikan BBM era Soeharto & Reformasi

Merdeka.com - Soal kapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) disesuaikan di era Orde Baru, hanya Tuhan dan Soeharto serta menteri yang bersangkutan yang tahu. Namun di era reformasi, soal kapan diumumkan harga BBM naik maka pencari rente tahu lebih dahulu daripada presidennya.

Kini jamak dilakukan masyarakat, jauh-jauh hari sebelum harga BBM naik maka terjadi penimbunan dalam skala kecil maupun besar.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi berpendapat, pemerintahan Jokowi harus melakukan sosialisasi kenaikan harga BBM minimal satu hingga tiga bulan sebelum hari pelaksanaan kenaikan harga. Kondisi psikologis dan ekonomi masyarakat harus dipersiapkan terlebih dahulu.

"Kebijakan yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak harus mendapat penanganan strategi komunikasi yang tepat dan terukur. Masyarakat harus mendapat edukasi yang intensif mengapa harga BBM harus dinaikkan. Alasan-alasan yang masuk akal tentu akan diterima oleh masyarakat, apalagi jika kompensasi subsidi BBM dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana transportasi publik dan keberpihakan kepada rakyat tidak mampu," jelas Ari saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (5/11).

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi angkat bicara soal niatan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Menurutnya, zaman ayahnya dulu mantan Presiden Soeharto saat menaikkan harga BBM tidak ramai seperti sekarang.

"Pak Harto dulu mau naikin enggak ramai. Kalau dulu mau naikkan BBM, cuma Pak Harto dan satu menteri yang tahu, enggak ramai," kata Titiek.

Anggota DPR dari fraksi Golkar yang akrab disapa Titiek Soeharto itu berkisah, di saat ayahnya menjabat RI-1 soal kapan naiknya harga BBM hanya Soeharto dan menterinya yang tahu sehingga bisa menekan ulah spekulan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri sudah memberikan gambaran kalau sebelum akhir tahun harga BBM akan dinaikkan.

Dalam pandangan Ari Junaedi yang juga pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, sinyal-sinyal kenaikan harga BBM sudah ditunjukkan Jokowi dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar serta Kartu Indonesia Sejahtera.

"Jokowi harus memastikan rakyat yang layak mendapat bantuan dari pemerintah harus mendapat haknya. Siapapun presiden yang memimpin sekarang, kenaikan harga BBM adalah suatu keniscayaan. Tinggal bagaimana Jokowi dengan cerdas menjelaskan kondisi cadangan BBM kita," jelas Ari.

"Para pembantunya di kabinet juga harus bisa memastikan, sasaran kebijakan pro rakyat tidak mampu yang terkait dengan bidang tugasnya tertangani dengan baik. Kemewahan-kemewahan di rezim yang lalu telah usai, kini beban keterbatasan energi terutama BBM ada di pundak Jokowi," tutup dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini. (mdk/dan)