Program Makan Siang Gratis Dikabarkan Bakal Pangkas Subsidi Energi, Ternyata Subsidi BBM Pernah Ditentang BJ Habibie

Perlu diketahui, kebijakan subsidi untuk BBM dimulai ketika Soeharto menjabat sebagai presiden.

Dalam buku yang berjudul "40 Tahun Perkembangan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Indonesia 1945-1985" mengulas perjalanan bisnis BBM di Indonesia.

Sejak tahun 1966, penjualan BBM memberikan hasil laba bersih minyak (LBM) yang merupakan bagian dari penerimaan minyak, di samping hasil dari kontraktor perjanjian karya.

Perolehan LBM didapat dari selisih nilai penjualan BBM di dalam negeri, dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh BBM tersebut.

Pendapatan negara dari LBM sejak periode 1967-1974 terus meningkat. Dari nilai LBM di angka Rp1,2 miliar menjadi Rp34 miliar. Namun, di tahun 1974 pemerintah mulai menerapkan kebijakan subsidi BBM.

"Akan tetapi sejak tahun 1974-1975 keadaan berubah dari memperoleh LBM menjadi mengeluarkan subsidi BBM," demikian penjelasan dalam buku terbitan Biro Humas dan HLN Pertamina.

Sejak saat itu subsidi BBM terus naik menjadi Rp62,2 miliar, Rp197 miliar, Rp535 miliar. Bahkan di tahun 1980-an subsidi BBM menembus Rp1,005 triliun dan Rp1,5 triliun.

Di sepanjang rezim orde baru, harga BBM tercatat mengalami kenaikan 21 kali. Sementara sumber lain menyebutkan kenaikan BBM di era Soeharto sebanyak 18 kali.

Laporan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM tahun 2015 menyebutkan periode 1993-1997 merupakan periode terpanjang harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan.

Satu sisi, Presiden ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie pada tahun 2014 pernah menyatakan tidak setuju bila BBM terus disubsidi.

Pandangan ini sudah disampaikan sejak dia bergabung dengan pemerintahan pada era orde baru.

Dia mengenang diskusinya bersama Presiden Soeharto awal 1980-an mengenai potensi subsidi energi salah sasaran.

Dari seharusnya dinikmati warga yang mayoritas tidak mampu, malah menguntungkan kalangan menengah ke atas.

Kala itu, Indonesia memproduksi 1,8 juta barel minyak per hari. Konsumen di dalam negeri cuma menyerap sepertiganya, sisanya diekspor. Karenanya Indonesia masih bisa bergabung dengan kartel minyak internasional, OPEC.

Kini keadaan sudah berbalik, dengan produksi terus anjlok, sementara konsumsi melonjak dua kali lipat.

Habibie heran, mengapa pemerintahan pasca Orde Baru masih mempertahankan kebijakan subsidi BBM yang bikin anggaran mubazir.