TKN Jokowi-Ma'ruf Prioritaskan Rekapitulasi DPT Jakarta dan Jabar

Merdeka.com - Wakil Direktur Departemen Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Putu Artha mengatakan pihaknya akan memprioritaskan Jakarta dan Jawa Barat untuk rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2019. Dua wilayah tersebut dianggap memiliki peningkatan jumlah DPT secara signifikan.

"Yang kami sangat serius, detil, nanti dengan partai koalisi adalah Jawa Barat dan Jakarta. Karena Jawa Barat ini angka pertambahannya cukup signifikan," ujar Putu di posko pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Jakarta Pusat, Jumat (16/11).

Dia menambahkan, selain karena adanya penambahan jumlah DPT secara signifikan. Dua wilayah itu dinilai menjadi daerah krusial terkait perolehan suara.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Putu menjelaskan adanya perubahan jumlah DPT dikarenakan pada pemilu sebelumnya, beberapa pemilih tidak didaftarkan atau dikeluarkan dari DPT. Pada pemilihan selanjutnya, para pemilih tersebut kembali dimasukan ke dalam daftar.

"Nah ini kan penyelenggara negara harus tajam kenapa ada pertambahan signifikan. Termasuk Jakarta kenapa kemudian menjadi terlambat padahal ini daerah epicentrum yang dari sisi IT tidak ada masalah," tukasnya.

Berdasarkan DPT Jawa Barat yang dikeluarkan pada rapat Pleno, Agustus lalu jumlahnya mencapai 32.636.846 pemilih. Namun jumlah itu ditolak Bawaslu lantaran tidak sinkron antara data manual dengan data sistem data informasi pemilih (sidalih) milik KPU Jawa Barat.

Selain memprioritaskan dua wilayah itu, Putu juga meminta KPU menjelaskan stagnansi jumlah DPT pemilu 2019 dari pemilu 2014.

Berdasarkan data yang dihimpun pihak TKN jumlah DPT Pemilu 2004 sebanyak 150,6 juta, DPT Pemilu 2009 berjumlah 176.367, ada peningkatan 17 persen. Jumlah DPT 2014 sebanyak 188.268.423 dan jumlah DPT 2019 perbaikan tahap kedua sebanyak 189.144.900.

Kamis malam, KPU menyampaikan pihaknya masih akan melakukan penambahan waktu selama 30 hari untuk memperbaiki jumlah DPT 2019. Sebab, jumlah DPT 189.144.900 berasal dari 28 provinsi sementara masih ada enam provinsi yang belum selesai melakukan rekapitulasi.

Enam provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Sulawesi Tengah.