TKN Jokowi-Ma'ruf Tak Pernah Bahas Kemungkinan Ahok Gabung
Merdeka.com - Terpidana penistaan agama, Basuki T Purnama alias Ahok resmi bebas murni pada Kamis (24/1). Apakah Ahok bakal bergabung dengan Tim Kampanye Nasional untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf?
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum pernah membahas kemungkinan bergabungnya Ahok. Kata dia, TKN juga belum berencana mengajak Ahok bergabung menjadi timses.
"Jadi yang bisa saya katakan selama ini TKN itu tidak pernah membicarakan soal Ahok misalnya 'gimana ini kalau nanti kita ajak bergabung?' enggak, enggak pernah," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Bagaimana Ahok memulai karier politik? Ahok pun memutuskan untuk masuk ke politik. Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Siapa yang menikah dengan Ahok? Puput Nastiti Devi menjadi sorotan publik sejak menikahi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
-
Kenapa Ahok ingin jadi pejabat? Pesan Sang Ayah Pengalaman sering diperas oknum pejabat membuatnya terobsesi ingin menjadi pejabat. Ditambah pesan dari sang ayah sebelum meninggal. Pesan ini juga mendorongnya untuk jadi pejabat yang jujur dan membawa perubahan positif.
-
Kapan Ahok menikahi Puput? Pada tanggal 25 Januari 2019 yang lalu, eks Gubernur DKI Jakarta menikah pada usia 52 tahun, sementara pada saat itu Puput masih berusia 22 tahun.
Dia menegaskan, TKN memiliki tugas yang lebih penting. Sehingga masuknya Ahok ke TKN tidak menjadi salah satu fokus pembahasan yang berarti.
"Jadi Ahok bukan subjek pembicaraan yang pernah diangkat dalam pertemuan TKN," ungkapnya.
Sekjen PPP ini juga tidak mau menduga-duga apakah Ahok akan bergabung untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf atau tidak. Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Ahok.
"Ya harus tanya Pak Ahoknya masa tanya saya. Saya enggak bisa baca pikirannya Pak Ahok," ucapnya.
Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah menjalani hukumannya terkait kasus penodaan agama selama 1 tahun, 8 bulan, dan 15 hari. Hari ini, Kamis (24/1), mantan Gubernur DKI Jakarta itu bebas murni.
Ahok dijemput oleh anak-anaknya dari Mako Brimob pukul 07.30 WIB tadi.
Banyak orang yang menunggu-nunggu kebebasannya. Tak hanya melalui layar kaca, mereka bahkan menyambangi Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Seperti sekelompok emak-emak yang berkaus hitam dan bersyal ulos merah. Perempuan yang tergabung dalam Komunitas Wonder Nande menyambangi Mako Brimob sebelum mentari terik.
Salah seorang dari mereka, Valencia Sembiring, mengaku berangkat dari Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka ingin memberikan dukungan secara moril kepada Ahok saat bebas.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada asumsi Ahok turut berkontribusi atas pendirian PSI.
Baca SelengkapnyaAhok sudah berkomunikasi dengan politisi PDIP Landen Marbun dan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon.
Baca SelengkapnyaAhok juga menepis isu menjadi 'Kuda Putih' Jokowi dalam Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaSampai hari ini belum diterbitkan surat pemberhentiannya oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.
Baca SelengkapnyaAhok bakal fokus memenangkan Ganjar-Mahfud di Jakarta.
Baca SelengkapnyaSaid menyebut PDIP tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan nama yang akan diusung di Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran membela Presiden Jokowi yang disebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa bekerja.
Baca SelengkapnyaMengumpulkan dukungan untuk maju sebagai calon independen bukan merupakan perkara mudah.
Baca SelengkapnyaAhok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)
Baca SelengkapnyaAlasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP Tak Arahkan Ahok untuk Mundur dari Komisaris Utama Pertamina
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca Selengkapnya