Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

TKN Klaim Pemerintahan 'Dilan' Bukti Komitmen Jokowi Berantas Korupsi

TKN Klaim Pemerintahan 'Dilan' Bukti Komitmen Jokowi Berantas Korupsi Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. ©2019 Merdeka.com/Moch Andriansyah

Merdeka.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menjelaskan maksud pemerintahan 'Dilan' yang diungkapkan capres Joko Widodo dalam debat capres keempat semalam. Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto menyatakan istilah Dilan atau digital melayani merupakan bentuk komitmen Jokowi memberantas korupsi.

"Karena memberantas korupsi hanya dilakukan dengan cara sistemik. Dengan membangun organisasi, dengan terapkan teknologi informasi dalam seluruh aspek pemerintahan, dengan adanya mal pelayanan publik. Itu yang dilakukan Pak Jokowi," ujarnya di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (31/3/2019).

Politisi PDIP itu mengklaim, program 'Dilan' itu didukung penuh terutama oleh kaum milenial. "Dukungan Pak Jokowi dari milenial sangat kuat karena Pak Jokowi sangat visioner bagaikan infrastruktur digital dibangun sangat baik. Bagaimana kita lihat pendidikan kita makin baik, muncul unicorn baru di Indonesia," jelasnya

Hasto lantas menyinggung materi debat Prabowo. Menurut dia, program terkait korupsi yang disampaikan Prabowo tidak tegas dan hanya permasalahan yang sudah berlalu.

"Pak Prabowo nampak kering dalam pengalaman sehingga yang diungkap adalah masa lalu yang tak jauh beda dengan tahun 2009. Persoalan sudah masuk dalam memori yang terdalam Pak Prabowo tanpa solusi bagi masa depan bangsa," ujar Hasto.

Reporter: Delvira Hutabarat

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi: Korupsi Sekarang Makin Canggih, Menggunakan Teknologi Mutakhir
Jokowi: Korupsi Sekarang Makin Canggih, Menggunakan Teknologi Mutakhir

Jokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022

Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pejabat Banyak yang Korupsi, Jokowi: Kita Perlu Evaluasi Total
Pejabat Banyak yang Korupsi, Jokowi: Kita Perlu Evaluasi Total

Perlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi

Baca Selengkapnya
Jokowi Respons Usulan Megawati KPK Dibubarkan: Lembaganya kan Bagus, Tiap Bulan Ada OTT
Jokowi Respons Usulan Megawati KPK Dibubarkan: Lembaganya kan Bagus, Tiap Bulan Ada OTT

Jokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.

Baca Selengkapnya
Brigjen Pol Cahyono Wibowo Pimpin Kakortastipidkor Polri, Ini Profilnya
Brigjen Pol Cahyono Wibowo Pimpin Kakortastipidkor Polri, Ini Profilnya

Korps Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipidkor) adalah lembaga baru di Polri.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! Luhut Blak-blakan Korupsi Tak Mungkin Hilang dari Indonesia
VIDEO: Keras! Luhut Blak-blakan Korupsi Tak Mungkin Hilang dari Indonesia

Menko Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan bahwa praktik korupsi tak mungkin bisa hilang dari Indonesia.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Ngakak Tanggapi Megawati Ingin KPK Dibubarkan
VIDEO: Jokowi Ngakak Tanggapi Megawati Ingin KPK Dibubarkan "Kerjanya Bagus, Tiap Bulan OTT"

Menurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru

Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Resmikan Kortas Tipikor, Kapolri: Ada 3 Direktorat Termasuk Penelusuran Aset
Jokowi Resmikan Kortas Tipikor, Kapolri: Ada 3 Direktorat Termasuk Penelusuran Aset

Perpres bernomor 122 Tahun 2024 merupakan perubahan kelima dari Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?
Pemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?

Setidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Evaluasi Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil Buntut Kasus Suap Kepala Basarnas
Jokowi Evaluasi Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil Buntut Kasus Suap Kepala Basarnas

Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.

Baca Selengkapnya