Follow
Tolak Usul Gerindra, Golkar Sebut Rekonsiliasi Bukan Bagi Kursi Ketua MPR
Merdeka.com - Perebutan kursi ketua MPR belum menemui titik cerah. Golkar, Gerindra dan PKB tetap ngotot berhak mendapatkan jabatan tersebut. Teranyar, Gerindra ingin dapat kursi ketua MPR untuk merealisasikan upaya rekonsiliasi pasca Pilpres 2019.
Golkar menolak usulan Gerindra. Partai pimpinan Airlangga Hartarto itu tetap meyakini kursi Ketua MPR adalah jatah parpol dengan suara terbanyak kedua di DPR.
"Kursi Ketua MPR RI itu logisnya diduduki Partai pemenang kedua perolehan kursi di DPR RI yang diduduki Partai Golkar. Kalau Gerindra mau menduduki kursi itu belum sama sekali dibicarakan dalam koalisi kami," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat dihubungi merdeka.com, Jumat (19/7).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Dimana Golkar punya kursi terbanyak? Dari keempat partai pengusung Prabowo Subianto, Golkar menjadi pemilik kursi terbanyak di DPR RI.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Kenapa Golkar unggul dibanding Gerindra dan PDIP? 'Itu sebabnya Golkar menjadi satu-satunya partai di parlemen yang jumlah kursinya lebih banyak dibanding rival yang miliki suara lebih besar. Pada 2019 lalu kalahkan Gerindra dan sekarang potensial kalahkan PDIP,' tutur Dedi.
Menurutnya, meski Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah melakukan rekonsiliasi dengan presiden terpilih yang diusung Golkar yakni Joko Widodo (Jokowi), bukan berarti bisa diartikan sebagai pembahasan bagi-bagi kursi. Kata Ace, pembagian kursi harus dibahas lebih lanjut dengan partai-partai koalisi pendukung Jokowi terlebih dahulu.
"Kalaupun membahas itu, seharusnya dibicarakan bersama dengan di dalam KIK (Koalisi Indonesia Kerja)," ungkapnya.
Tambahnya, KIK juga terbuka untuk membuka komunikasi dengan semua partai, termasuk oposisi untuk membahas komposisi kursi pimpinan MPR. Namun, Golkar akan lebih intensif membangun komunikasi soal pimpinan MPR dengan partai pendukung Jokowi.
"Partai Golkar sendiri akan memprioritaskan kepada koalisi Indonesia Kerja untuk lebih mensolidkan dukungan Ketua MPR RI untuk Partai Golkar," ucapnya.
Sebelumnya, Gerindra membuka diri untuk melakukan rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Salah satu yang paling masuk akal untuk merealisasikan semangat itu, yakni Gerindra meminta jatah kursi Ketua MPR.
Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid mengatakan, hal itu sesuai dengan semangat pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
"Dengan semangat tersebut maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden, Ir Joko Widodo," kata Sodik dalam keterangan tertulisnya yang diterima merdeka.com, Jumat (19/7).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya
Partai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca Selengkapnya
Partai Golkar tidak pernah memiliki skenario untuk merebut kursi ketua DPR RI.
Baca Selengkapnya
Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya
Meutya optimis partainya dapat menduduki posisi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya
Hal itu, dia sampaikan merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca Selengkapnya
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca Selengkapnya
Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca Selengkapnya
Seluruh kader Partai Golkar sudah menyerahkan keputusan di Pilpres 2024 kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya
Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).
Baca Selengkapnya
PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya