Usai Sidang Putusan MK, Ketum PAN Minta Kubu 01 dan 02 'Move On' dari Pilpres
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengimbau semua pihak untuk menghormati semua keputusan akhir sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan sengketa pilpres dari BPN Prabowo-Sandiaga akan diputuskan (28/6) mendatang.
"Kita tunggu tanggal 28 (Juni) kan sudah jelas apapun diputus mahkamah karena itu konstitusi kita maka kita harus hormati. Kita terima kita hormati," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/6).
Berita lengkap mengenai Pilpres bisa dibaca di Liputan6.com
-
Siapa yang menunggu Zulkifli Hasan? 'Kelihatannya memang satu aja itu (pematangan cawapres),' ujar Ketua DPW PAN Jakarta, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio di Jalan Kertanegara Nomor IV, Jakarta Selatan, Rabu (18/10). 'Ya harusnya dari kemarin sudah ketemu. Kaya semalam saja saya sudah ke Pak Prabowo dan menginformasikan bahwa 'pak mohon maaf harusnya ada pertemuan antarketum' tapi Pak Prabowo mengatakan 'harus saya menunggu ketum, yaitu Pak Zulkifli Hasan'. jadi artinya beliau memang menunggu pak Zul.'
-
Kapan putusan MK mengenai Pilpres? Kuasa Hukum Pasangan AMIN Bambang Widjojanto (BW) mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024.
-
Kapan Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan Pilpres? Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan langsung ke proyek Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pada Senin, 22 April 2024. Momen kunjungan kerja ini berbarengan saat Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres diajukan Kubu Anies dan Ganjar.
-
Kapan MK membacakan putusan sengketa Pilpres 2024? Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 pada hari ini Senin (22/4).
-
Kapan MK membacakan putusan Pilpres 2024? MK menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin, 22 April.
-
Kapan putusan MK tentang sengketa Pilpres 2024 dibacakan? MK menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin, 22 April.
Zulkifli pun mengungkapkan alasan mengapa diperlukan 'move on' dari Pilpres 2019. Salah satunya agar Indonesia lebih maju dan berkembang.
"Move on agar negara kita lebih baik lebih maju lebih berkembang," ucapnya.
Diketahui, saat ini MK masih menyelenggarakan sidang sengketa Pilpres 2019. Sidang hari pertama beragendakan membacakan berbagai macam gugatan dari kubu pemohon Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
Sidang kedua, MK menghadirkan berbagai saksi dari kubu Prabowo-Sandi. Setidaknya ada ada 15 saksi dan dua saksi ahli yang hadir dalam sidang tersebut.
Sebagai pihak tergugat KPU hanya menghadirkan saksi ahli. Sedangkan jadwal sidang hari ini adalah mendengarkan saksi ahli dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hakim MK menolak permohonan uji materiil Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka.
Baca SelengkapnyaDengan sudah adanya keputusan dari MK. Pihaknya pun akan menindaklanjuti putusan tersebut.
Baca SelengkapnyaKPU masih menunggu sikap MK dalam menangani sengketa Pemilu terbaru yang bakal bergulir di MK.
Baca SelengkapnyaPDIP akan menunggu dan menghormati sengketa Pemilu yang bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaRosan yakini pemenang tak merasa lebih baik dan yang kalah tak menyalahkan orang lain
Baca SelengkapnyaUsai Putusan MK, Istana Siapkan Transisi Pemerintahan ke Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaMK akan memutuskan gugatan sengketa Pilpres pada 22 April 2024.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh menilai keputusan majelis hakim MK final dan bersifat mengikat.
Baca Selengkapnya"Sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia," kata Puan
Baca SelengkapnyaBawaslu siap menjalankan putusan MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSemua pihak khususnya kalangan elite politik diminta untuk melupakan kebencian
Baca Selengkapnya