Follow
Wacana kocok ulang pimpinan DPR bisa bikin kegaduhan baru
Merdeka.com - Sejurus dengan pengunduran diri Setya Novanto dari kursi Ketua DPR, muncul wacana kocok ulang pimpinan DPR dan mengembalikan UU MD3 ke tahun 2009. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Supratman Andi Agtas menilai, kocok ulang dan penggantian seluruh pimpinan DPR bakal memunculkan persoalan dan gonjang ganjing baru.
"Urgensi apa buat kocok ulang? Nanti pada akhirnya membuat gaduh republik ini lagi," kata Supratman di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12).
Politikus Partai Gerindra ini berpesan agar DPR tidak terbelah, harus bersatu untuk kembali menjalankan tugas dan fungsinya.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Kalau kita terbelah lagi akhirnya melupakan fungsi pengawasan, banyak prolegnas kita yang pembentukan UU lebih penting daripada sekadar kocok ulang," tuturnya.
Supratman berharap Partai Golkar segera menyiapkan pengganti Setya Novanto. Sebab undang-undang MD3 sudah mengatur mekanisme tersebut. "Berikan hak kepada Partai Golkar untuk menentukan siapa pengganti Setya Novanto," ucapnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Prabowo menegaskan, Gerindra partai pendekar. Tidak mau memainkan narasi kebencian dan politik pecah belah.
Baca Selengkapnya
PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya
Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca Selengkapnya
Banyak daerah yang sedang ada pemilihan, menjadi kurang menarik di mata para investor.
Baca Selengkapnya
Hal ini lantaran Parlemen yang membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu atau Pilkada.
Baca Selengkapnya
Partai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca Selengkapnya
Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca Selengkapnya
Bertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).
Baca Selengkapnya
Luhut menyarankan Golkar fokus untuk membesarkan perolehan suara di DPR.
Baca Selengkapnya
Seluruh elemen bangsa seharusnya memahami kapan waktunya bertanding dan bersanding.
Baca Selengkapnya