Follow
Wapres ingatkan TNI, boleh berpolitik tapi keluar dulu
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla tak menampik belakangan terjadi kegaduhan politik di dalam negeri. Tapi itu tidak mengganggu kerja pemerintah secara keseluruhan.
"Proyek-proyek kan jalan juga, bahwa yang gaduh itu beberapa bagian tapi tidak akan mengganggu seluruh sistem," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (4/10).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan, unsur pemerintah tidak boleh berpolitik. Unsur pemerintah yang dimaksud seperti TNI, Polri, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun dia tidak menjelaskan pernyataan itu ditujukan ke siapa.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
-
Kenapa Pangkoopsudnas ingatkan netralitas TNI? Hal yang harus menjadi perhatian meliputi keimanan dan ketakwaan, peningkatan kualitas SDM, kepedulian lingkungan dan alutsista, ketahanan keluarga, lambangja, dan netralitas prajurit dalam Pemilu.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
"PNS boleh berpolitik, memilih boleh, dipilih juga boleh. Tapi harus keluar dulu. TNI juga begitu, boleh dipilih tetapi harus keluar dulu," tegasnya.
Pemerintah menanggapi pergolakan politik ini dengan santai. Sebab, pergolakan itu selalu terjadi setiap tahun. Apalagi tahun depan adalah tahun politik, di mana akan ada momentum Pilkada, Pileg, dan Pilpres.
"Kita sudah alami berkali kali, setidaknya pemilihan langsung sudah empat kali, ini ke empat kalinya ini kan. Biasa saja. Ini karena kalian punya banyak media makanya gaduh, coba tidak ada media, mana gaduh, ya kan? jadi itu biasa saja," ucapnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Netralitas TNI itu tertuang dalam undang-undang terkait larangan prajurit berpolitik praktis.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca Selengkapnya
Prajurit dan PNS TNI mulai sekarang tidak berfoto selfie dengan menggunakan simbol jari
Baca Selengkapnya
Hal ini berdasarkan ST Panglima TNI Nomor : 1681/2018 dan ST Kasad Nomor : 33/2019 tentang penggunaan hak berpolitik.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Yudo menyampaikan sebanyak 6 hal yang dilarang dilakukan prajurit selama Pemilu.
Baca Selengkapnya
Basuki menekankan bahwa dia tidak akan memberikan arahan para PNS di kementeriannya untuk memilih pasangan calon tertentu.
Baca Selengkapnya
Agus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi I Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin mewanti-wanti Panglima agar prajurit TNI agar netral saat Pilkada
Baca Selengkapnya
Menurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca Selengkapnya
Timnas AMIN mengklaim sejauh ini tidak memobilisasi pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Panglima Yudo juga mengingatkan para eks perwira TNI yang menjadi tim pemenangan dalam pemilu.
Baca Selengkapnya
Respons Anies soal menteri dan kepala daerah yang ikut Pilpres 2024 tidak perlu mundur dari jabatannya
Baca Selengkapnya