PS TNI santai jika tak dianggap voter
Merdeka.com - PS TNI tidak mempermasalahkan jika tidak dianggap sebagai voter PSSI. Menurut Presiden Direktur PS TNI, Letnan Jenderal (Letjen) Edy Rahmayadi, hal itu merupakan hak sepenuhnya PSSI.
Seperti diketahui, PSSI akan melakukan verifikasi faktual kepada voters yang mengajukan KLB. Salah satu pernyataan PSSI adalah ada beberapa klub yang sampai saat ini belum disahkan oleh PSSI.
Dari beberapa voters yang mengajukan KLB, yang belum disahkan sebagai anggota PSSI itu diantaranya PS TNI. PSSI menganggap PT Liga Indonesia sebagai operator resmi kompetisi di bawah PSSI belum memberitahukan bahwa ada anggota baru yang masuk sebagai anggota mereka yaitu PS TNI.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Siapa yang menolak proposal PSSI untuk pertandingan netral? FIFA sendiri setuju jika kedua laga diadakan di tempat netral, sedangkan IFA menolak apabila kedua leg diadakan di tempat netral, IFA ingin leg pertama diadakan di Tel Aviv, sedangkan untuk leg kedua mereka tidak keberatan jika diadakan di tempat netral.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
-
Siapa yang memilih PTPS? Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), setiap tahunnya mengadakan seleksi PTPS untuk mewujudkan proses pengawasan yang baik dan optimal.
-
Siapa yang mengesahkan TNI? Sehingga pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"PSSI berhak melakukan verifikasi. Harusnya datang kesini untuk melakukan verifikasi atau PS TNI di undang kesana karena secara hukum PS TNI sudah ikut didalam klub yang diakui dibawah naungan PSSI karena kami sudah merger dengan Persiram Raja Ampat," ujar Letjen Edy kantor PS TNI, Kuningan, Jakarta, Selasa (24/5).
"Saya sebagai Presiden Direktur PS TNI belum pernah diajak verifikasi. Kalaupun PS TNI dipersoalkan belum masuk di dalam statuta PSSI, kurangi satu berarti 92-1 dan masih lebih dari dua pertiga voters yang ingin KLB," tambahnya.
Letjen Edy sendiri secara resmi telah dipinang Kelompok 85 sebagai ketua. Bahkan, pria asal Aceh itu digadang-gadang akan menjadi Ketua Umum (Ketum) PSSI pada KLB nanti menggantikan La Nyalla Mahmud Mattalitti. (fit/dzi) (mdk/)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Muhammadiyah tak terlibat timses mana pun di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTNI memastikan sikap profesional kepada seluruh prajurit demi menjaga netralitas selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaMereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini
Baca SelengkapnyaHasto mengaku enggan mencampuri kedaulatan partai politik lain termasuk PSI yang sebelumnya menyatakan dukungan terhadap Ganjar.
Baca SelengkapnyaJaga netralitas selama Pemilu 2024, TNI ingatkan anggota untuk tak coba foto dengan pose yang kontroversial. Seperti apa saja?
Baca SelengkapnyaAgus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaDalam salah pertimbangannya, disebut Saldi membantah adanya komunikasi atau kesepakatan dengan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaSugeng mengimbau para pihak tidak serta-merta menuding Polri tidak netral.
Baca SelengkapnyaPihaknya akan melakukan evaluasi, agar bisa lolos pada Pemilu mendatang.
Baca SelengkapnyaPrajurit dan PNS TNI mulai sekarang tidak berfoto selfie dengan menggunakan simbol jari
Baca SelengkapnyaGerindra tak mau mengomentari lebih jauh. Sebab menurutnya, putusan MKMK berada di ranah etik hakim dan sanksi sudah dikeluarkan.
Baca Selengkapnya