Anggota DPRD Kota Tanjung Balai Terjerat Kasus Narkoba saat Dilantik, Ini Faktanya

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Baru-baru ini telah beredar kabar seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjung Balai, terjerat kasus narkoba dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

Anggota DPRD tersebut bernama Mukmin Mulyadi yang merupakan fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatra Utara. Dengan dilantiknya Mukmin sebagai anggota DPRD itu sempat memicu kritikan di berbagai pihak karena terkait kasusnya yang belum terselesaikan.

Hingga saat ini, pihak kepolisian Polda Sumut masih mengusut dan menyelidiki kasus kepemilikan narkoba tersebut. Apabila terbukti, Mukmin akan terancam kehilangan kursi anggota DPRD Tanjung Balai dan terjerat hukum pidana.

Orang lain juga bertanya?

Berikut fakta selengkapnya.

Partai Akui Kecolongan

kampanye pkb di pulomas

Berdasarkan laporan yang dihimpun dari merdeka.com (13/4), Bendahara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatra Utara, Zeira Salim mengatakan bahwa pihaknya mengaku kecolongan terkait kasus yang menjerat nama kadernya tersebut.

"Awalnya kami juga tidak tahu kalau dia (Mukmin Mulyadi) masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) karena mekanisme aturan mengenai pelantikan telah dijalankan. Hal ini termasuk SKCK dari pihak kepolisian dan pengadilan," tutur Salim.

Meskipun telah dipastikan melewati prosedur yang ada, anehnya pihak partai meloloskan Mukmin Mulyadi hanya dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Rencanakan Pemecatan

kampanye pkb di pulomas

Terkuaknya kasus yang menjerat nama kadernya itu, pihak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatra Utara akan segera mengambil tindakan khusus. Mengingat PKB Sumut telah mengetahui jika Mukmin Mulyadi seorang buronan polisi.

"Saya bilang, kalau dia memang statusnya sudah terdakwa, maka sesuai dengan aturan partai apalagi terkait narkoba, harus dilakukan hukuman mulai pemecatan dan pemberhentian dari DPRD maupun partai," tegas Salim.

Zeira Salim juga menambahkan, berangkat dari kasus ini pihaknya mengambil hikmahnya sebagai pelajaran untuk ke depannya agar tidak terulang kembali. PKB Sumut akan meminta seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk menyelidiki rekam jejak para kadernya.

"Ini jadi atensi kami juga. Jangan sampai ini merusak kami karena ini sebelum dia menjadi anggota DPRD. Jadi kami ada kebobolan terkait mekanisme ini. Kami merasa perlu untuk pengangkatan ini diperketat," tandasnya.

Buron Sejak 2020

ilustrasi penjara

Mukmin Mulyadi, diketahui telah dilantik menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Balai melalui proses PAW atau Pergantian Antar Waktu. Ternyata, sebelum dirinya dilantik, Mukmin sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Ditres Narkoba Polda Sumut terhitung sejak bulan Oktober 2020 silam.

Menurut keterangan yang diterima, Mukmin diduga terlibat dalam kasus narkoba berupa pil ekstasi sebanyak 2.000 butir.

Absen saat Diperiksa

kapolda sumut berikan arahan tegas kepada anggota

Fakta terbaru dari kasus Mukmin Mulyadi, pihak kepolisian Polda Sumut melakukan serangkaian pemeriksaan. Namun, ketika Mukmin dipanggil oleh pihak kepolisian, dirinya justru absen dalam pemeriksaan karena alasan sakit.

"Informasi karena sakit, jadi tidak hadir dalam pemanggilan pemeriksaan," terang juru bicara Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, dikutip dari merdeka.com (13/4).

Dengan absennya Mukmin, Polda Sumut akan memanggil ulang dirinya untuk menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang direncanakan pada pekan depan.

"Iya, akan dijadwalkan ulang," tutup Hadi. (mdk/adj)