Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kades dan Kepsek di Tapsel Keluhkan Pengadaan Kalender, Pemkab Akui Tak Pernah Pesan

Kades dan Kepsek di Tapsel Keluhkan Pengadaan Kalender, Pemkab Akui Tak Pernah Pesan Ilustrasi Kalender. ©2018 dream.co.id

Merdeka.com - Kepala desa dan kepala sekolah di Kabupaten Mandailing Natal dihebohkan dengan pengadaan kalender oleh sejumlah oknum yang mencari keuntungan pribadi. Hal ini memicu keresahan, sebelumnya kejadian semacam ini sudah pernah terjadi.

Kejadian itu terjadi pada tahun lalu, para Kades dan Kepsek di Madina menemukan pengadaan foto bupati dan wakil bupati yang disertakan dengan foto pahlawan yang disinyalir dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Melansir dari laman Antara, Kamis (16/2), pembagian kalender tahun 2023 untuk sekolah dilakukan melalui UPT Dinas Pendidikan (Korwil), sedangkan pembagiannya untuk kepala desa melalui kecamatan.

Harga Fantastis

bupati mandailing natal hm ja039far sukhairi nasution

Instagram/jafarsukhairi ©2023 Merdeka.com

Demi meraup keuntungan pribadi, oknum pembuat kalender itu mematok harga yang fantastis per kalender, yakni Rp100 ribu. Nantinya, setiap sekolah di Kabupaten Madina akan menerima 4 hingga 5 buah kalender.

Seakan kalender itu resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Madina, di dalamnya terpampang jelas foto Bupati Madina, HM Ja'far Sukhairi Nasution beserta Wakil Bupati, Atika Azmi Utammi Nasution.

Bahkan, kalender-kalender yang akan dibagikan itu juga terdapat tulisan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Dinas Pendidikan.

Bupati Akui Tak Pernah Pesan

ilustrasi kalender

shutterstock.com

Atas kejadian pengadaan kalender fiktif tersebut, sontak para Camat merasa kaget. Menurut pengakuan mereka, sebelumnya tidak ada komunikasi dan melakukan pesanan terhadap barang yang dimaksud.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Madina, Ahmad Meniul Lubis mengatakan, bahwa pihaknya tidak ada program penjualan kalender.

"PMD tidak ada program jual kalender," tegasnya mengutip dari Antara (16/2).

Tak hanya para camat saja yang kaget, Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi juga merasakan hal yang serupa. Menurutnya, pengadaan kalender itu bukan dari pihak Pemkab Madina.

"Sampai saat ini saya belum lihat langsung. Jika memang benar ada, peredaran kalender itu saya yakin bukan dari Pemerintah Kabupaten Madina. Silahkan saja oknum untuk mencari peluang, namun dengan harga yang wajar," terangnya.

Segera Ditindaklanjuti

Menanggapi aduan pengadaan kalender itu, Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution meminta inspektorat untuk menindaklanjuti kasus kalender fiktif tersebut.

Atika menegaskan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas apabila ada oknum-oknum yang terbukti melakukan pungutan liar.

"Saya akan meminta Inspektorat untuk menindaklanjuti temuan ini. Jika memang terbukti ada pungli, akan segera kita proses," katanya. (mdk/adj)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sejumlah Kades di Garut Diduga Dukung Salah Satu Pasangan Calon di Pilkada, Bawaslu Investigasi
Sejumlah Kades di Garut Diduga Dukung Salah Satu Pasangan Calon di Pilkada, Bawaslu Investigasi

Proses tersebut dilakukan pihaknya setelah menerima laporan resmi dari pelapor.

Baca Selengkapnya
Dugaan Jual Beli Buku dan Seragam di Sekolah Gegerkan Masyarakat, DPRD Situbondo Ungkap Temuannya
Dugaan Jual Beli Buku dan Seragam di Sekolah Gegerkan Masyarakat, DPRD Situbondo Ungkap Temuannya

Dugaan jual beli buku dan seragam di sekolah Situbondo menggegerkan masyarakat. Begini faktanya.

Baca Selengkapnya
Kabareskrim: Ada Kades Kumpulkan Dana Desa untuk Plesiran
Kabareskrim: Ada Kades Kumpulkan Dana Desa untuk Plesiran

Wahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.

Baca Selengkapnya
Saksi AMIN Ungkap Polda Jateng Sempat Kumpulkan Ratusan Kades Jelang Pilpres 2024, Lapor Bawaslu Tapi Dinyatakan Tak Lengkap
Saksi AMIN Ungkap Polda Jateng Sempat Kumpulkan Ratusan Kades Jelang Pilpres 2024, Lapor Bawaslu Tapi Dinyatakan Tak Lengkap

Pemanggilan kepala desa seluruh Karanganyar oleh Polda Jateng itu dilakukan pada 29 November 2023. Total, ada 176 kepala desa

Baca Selengkapnya
Heboh Curhatan Walimurid 'Dipalak' Uang Seragam Saat PPDB di Kendal, Diknas Beri Klarifikasi
Heboh Curhatan Walimurid 'Dipalak' Uang Seragam Saat PPDB di Kendal, Diknas Beri Klarifikasi

Sekretaris Disdikbud Kendal Sulardi mengakui ada aduan seragam sekolah yang masuk ke Ombudsman perwakilan Jateng.

Baca Selengkapnya
Kades di Malang Korupsi Dana Pembangunan Jalan hingga Musala, Uangnya Dipakai untuk Keperluan Ini
Kades di Malang Korupsi Dana Pembangunan Jalan hingga Musala, Uangnya Dipakai untuk Keperluan Ini

Tersangka melakukan korupsi dana seratusan juta rupiah

Baca Selengkapnya
Jaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Bukti Dugaan Korupsi  Alat Praktik SMK
Jaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Bukti Dugaan Korupsi Alat Praktik SMK

Jaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Dokumen Pengadaan Alat Praktik SMK yang Diduga Dikorupsi

Baca Selengkapnya
Dalami Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pemprov, Polda Jateng Panggil Para Kades di Karanganyar
Dalami Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pemprov, Polda Jateng Panggil Para Kades di Karanganyar

Pemanggilan tersebut terkait pertanggungjawaban program bantuan dana provinsi tahun 2020-2022.

Baca Selengkapnya
Viral Kepala Desa Ramai-Ramai Dukung Cagub di Pilkada Banten 2024, Dilaporkan ke Bawaslu
Viral Kepala Desa Ramai-Ramai Dukung Cagub di Pilkada Banten 2024, Dilaporkan ke Bawaslu

Bukan hanya itu, bahkan sejumlah kepala desa di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, terang-terangan membuat video mendukung Andra-Dimyati.

Baca Selengkapnya
Diduga Promosikan Istri Jadi Caleg, Kades di Bekasi Dilaporkan ke Bawaslu
Diduga Promosikan Istri Jadi Caleg, Kades di Bekasi Dilaporkan ke Bawaslu

Diduga promosikan istri jadi Caleg, Kades di Bekasi dilaporkan ke Bawaslu

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Dua Kasus Pelanggaran Pilkada di Jateng Masuk Proses Pidana, Siap Disidangkan
Bawaslu: Dua Kasus Pelanggaran Pilkada di Jateng Masuk Proses Pidana, Siap Disidangkan

Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu ini terjadi di Kabupaten Purbalingga dan Karanganyar.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Temukan Masalah Netralitas PJ Kepala Daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Jakarta
Hakim MK Temukan Masalah Netralitas PJ Kepala Daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Jakarta

Hakim MK Saldi Isra menyampaikan poin-poin pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan sengketa Pilpres 2024 Anies-Cak Imin.

Baca Selengkapnya