BHP Tak Terbayar, Jasnita Lepas Izin Frekuensi 2,3 GHz

Merdeka.com - Welly Kosasih, Direktur Enterprise Jasnita Telekomindo menyatakan telah melepaskan izin frekuensi 2,3 GHz. Ini artinya, frekuensi yang dimilikinya telah dikembali ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Jasnita merupakan salah satu dari 3 perusahaan yang belum membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi selama 2 tahun mulai dari 2016 sampai dengan 2017. Wilayah operasional perusahaan ini berada di Sulawesi Bagian Utara.

Berdasarkan catatan Kemkominfo, total BHP yang harus dibayarkan Jasnita sebesar Rp 2 miliar.

"Kami lepas, pagi ini kami sudah sampaikan surat pengembalian izin frekuensinya. Kami mau fokus ke layanan jasa nilai tambah yang kami miliki, seperti layanan call center, voip, cloud komunikasi," jelasnya kepada Merdeka.com melalui pesan singkat, Senin (19/11).

Lantas, mengapa tak mengembalikannya dari dulu? Dikatakan Welly, dua tahun lalu ada wacana dari Kemkominfo terkait dengan izin. Izinnya itu akan dikonsolidasikan, tetapi proses konsolidasi itu tidak berjalan dengan baik.

"Jadi kami baru kembalikan karena kami masih berharap konsolidasi dapat terlaksana tetapi ternyata tidak," ungkapnya.

Dikembalikannya lagi izin frekuensi 2,3 GHz tersebut, diakuinya tidak berpengaruh terhadap layanan lain yang diberikan kepada konsumennya.

"Layanan internet kami juga masih berjalan," terang dia.

Sebagaimana diketahui, selain Jasnita, ada dua perusahaan milik Lippo Group yang menunggak BHP frekuensi. Dua perusahaan itu adalah Bolt! dan First Media (yang menggunakan frekuensi).

Bolt! dan First Media, telah menunggak BHP frekuensi sejak tahun 2016 hingga 2017. Jika ditotal, kira-kira BHP yang harus dibayarkan berkisar Rp 700 miliar. Hingga kini, dua perusahaan tersebut belum membayarkan BHP. Padahal tenggat waktu yang diberikan pemerintah sudah lewat, yakni 17 November 2018. (mdk/faz)