Ini lima 'PR' regulasi di mata startup Fintech

Merdeka.com - Ada lima area di industri financial technology (fintech) yang mendesak untuk diregulasi dengan cermat. Pertama, payment gateway, e-money atau e-wallet, mekanisme know your client (KYC), peer to peer lending, dan digital signature.

Fakta ini terungkap berkat survei Deloitte Consulting terhadap 70 dari 90 perusahaan fintech di Indonesia. Mereka diajukan sekitar 46 pertanyaan kualitatif dan kuantitatif tentang tantangan utama yang dihadapi pelaku fintech Indonesia. Kemudian dilakukan pula wawancara kepada lima CEO perusahaan fintech terpilih di periode Juni-Agustus 2016.

Erik Koenen, Advisor untuk industri jasa keuangan dari Delloitte Consulting, mengatakan regulasi yang ada saat ini tertinggal dan tidak jelas, seperti 61 persen responden menyebutkan regulasi KYC ketinggalan zaman. Regulasi KYC sejauh ini masih mengharuskan penyedia jasa dan nasabah fintech harus saling bertemu yang merepotkan dan tidak sesuai dengan semangat inovasi fintech.

Kurangnya kejelasan dan lambatnya proses regulasi menghasilkan iklim bisnis yang kurang adil untuk mendorong pertumbuhan lebih besar di industri. Banyak perusahaan yang menyebutkan regulasi saat ini masih dalam wilayah abu-abu (grey area).

Untuk itu, 100 persen responden berpendapat adalah kolaborasi dengan pemerintah dan institusi keuangan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya adalah solusinya. Sebanyak 44 persen perusahaan fintech menyebutkan kolaborasi merupakan salah satu faktor yang menjadi prioritas mereka. Kemudian 51 persen lainnya berpendapat kolaborasi sebagai hal yang sangat penting dilakukan.

"38 persen perusahaan fintech menekankan bahwa peningkatan penerapan best practices adalah manfaat terbesar dari perluasan kerja sama di antara pemain fintech. Sementara 25 persen lagi menyatakan mereka percaya kolaborasi akan mengembangkan kemampuan mereka memanfaatkan data pasar dan menganalisis profil konsumen merek," ujar Koenen, saat penjelasan surveinya di sela event Indonesia Fintech Festival & Conference 2016 di ICE BSD City, Tangerang, Senin (29/8) siang.

Hingga kini belum ada paket regulasi yang komprehensif dann jelas sebagai acuan bagi para perusahaan fintech Indonesia dan sebagai landasan bagi pilihan bisnis mereka, seperti dijelaskan dalam survei Deloitte.

Karaniya Dharmasaputra, Sekretaris Jendral Asosiasi Fintech Indonesia, mengomentari survei tersebut, menyatakan Asosiasi akan fokus pada 4 hal yang menjadi perhatian dari survei ini. Yakni kolaborasi, regulasi, talenta, dan literasi-inklusi keuangan. Misalnya bersama Otoritas Jasa keungan dan kalangan perbankan, Asosiasi akan mendorong kolaborasi lebih luas supaya tercipta ekosistem yang cukup ideal bagi pelaku fintech Indonesia.

"Misal di regulasi, kami akan terus berdikusi dengan pemerintah supaya ada regulasi yang jelas soal fintech. Sebab kepastian regulasi fintech juga akan menarik investor untuk masuk ke industri fintech Indonesia," ujarnya.

Kata Karaniya, salah satu temuan utama survei in adalah perusahaan fintech menghadapi berbagai kendala untuk memperdalam inklusi keuangan. Apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia tidak paham atau mendapatkan informasi yang salah tentang sistem keuangan. Karena itu, kami akan terus mendorong terciptanya kolaborasi dan semakin intensfikan program-program edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat supaya tercipta ekosistem fintech yang mendukung di Indonesia.

Lebih detail survei Deloitte juga menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan fintech di Indonesia ingin berkolaborasi dengan institusi keuangan lokal (66,2 persen) dan juga perusahaan Fintech lokal (47,1 persen). Mereka juga ingin membentuk kolaborasi dengan korporasi atau konglomerasi lokal (44,1 persen) serta perusahaan teknologi start-up lokal dari industri lain (44,1 persen).