OJK masih mengawasi fintech yang belum memenuhi ketentuan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masih terdapat 20 perusahaan fintech penyedia layanan pinjaman online peer-to-peer lending yang masih kurang modal.
Merdeka.com
OJK mencatat per akhir Desember 2023 masih terdapat 7 perusahaan pembiayaan, 9 perusahaan modal ventura, dan 20 perusahaan pinjol P2P yang belum memenuhi ekuitas minimum.
Merdeka.com
"Untuk perusahaan P2P lending yang belum memenuhi ekuitas, OJK telah memberikan peringatan administrasi dan terus dorong agar memenuhi ekuitas minimum, Rp 2,5 miliar," katanya.
Tercatat selama Desember 2023, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 35 perusahaan pembiayaan, 18 perusahaan modal ventura, dan 16 perusahaan pinjol P2P.
"Pengenaan administratif kepada perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura terdiri dari 25 sanksi denda, 55 peringatan, dan 1 pembekuan izin usaha," pungkas Agusman.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan mencapai angka peningkatan indeks literasi keuangan yaitu 65 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2027.
Baca Selengkapnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan bunga.
Baca Selengkapnya
Apabila kerugian yang dialami perusahaan disebabkan risiko bisnis dari Investree itu sendiri, tentu penanganan OJK berbeda.
Baca Selengkapnya
Dengan kerja sama ini, mitra UMKM bisa memanfaatkan platform P2P lending Danai.id yang dikelola oleh PT Adiwisista Finansial Teknologi.
Baca Selengkapnya
Sektor fintech syariah dapat terus tumbuh dan mampu menjawab kebutuhan keuangan konsumen Muslim di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Optimistis tersebut juga ditopang dengan dukungan dari sisi permodalan bank yang kuat.
Baca Selengkapnya
Ini sebagai upaya OJK memperkuat upaya pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Baca Selengkapnya
Metode pembayaran UKT tersebut menggunakan layanan Danacita atau plaform pinjaman online (pinjol).
Baca Selengkapnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi