2019, Indeks Perilaku Anti Korupsi Masyarakat Meningkat

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2019 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi sebesar 3,70 pada skala 0 hingga 5. Pada tahun sebelumnya IPAK tercatat sebesar 3,66.

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, nilai indeks mendekati 5 menunjukkan masyarakat semakin anti korupsi. Sebaliknya, nilai IPAK yang semakin mendekati nol menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif atau membolehkan terhadap aksi korupsi.

"Beberapa sikap masyarakat yang menganggap wajar beberapa kebiasaan di lingkup publik mengalami perubahan," ujar Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Senin (16/9).

Pertama, memberi uang atau barang dalam penerimaan PNS itu dianggap wajar dengan persentase capai 29,94 persen. Padahal tahun sebelumnya persentasenya hanya 10,62 persen dari keseluruhan kepala rumah tangga yang disurvei.

Kedua, memberi uang kepada polisi dalam pengurusan STNK, SIM, SKCK naik dari sebelumnya 24,52 persen menjadi 26,88 persen. Lalu ketiga, masyarakat yang menganggap wajar memberi uang saat pilkada atau pilkades juga meningkat dari 19,08 persen menjadi 21,34 persen.

"Keempat survei juga menyebut masyarakat menganggap wajar jika guru mendapat jaminan anaknya diterima masuk ke sekolah tempat dia mengajar. Ini naik tipis dari 27,99 persen menjadi 29,66 persen. Lalu memberi uang kepada petugas urusan administrasi juga naik," jelasnya.

Suhariyanto melanjutkan, survei juga mencatat, semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka cenderung semakin anti korupsi. Pada 2019, IPAK masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,57, SLTA sebesar 3,94 dan di atas SLTA sebesar 4,05.