5 Celetukan anak buah SBY soal Jokowi, BBM, dan krisis ekonomi

Merdeka.com - Lama tak terdengar kabarnya setelah meletakkan jabatan di pemerintahan, Chatib Basri kembali angkat bicara soal kondisi perekonomian nasional. Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini nimbrung di salah satu diskusi soal yang membahas pemerintahan baru di bawah komando Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Salah satu yang dikomentari tentu saja soal kebijakan yang baru diambil pemerintahan Jokowi-JK yakni kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Chatib mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi.

Dalam pandangannya, kebijakan ini akan mempersempit gini rasio atau ketimpangan antara si kaya dan miskin di Indonesia.

"70 persen BBM subsidi dinikmati masyarakat menengah atas, masyarakat miskin tidak dapat. Jadi memperkecil gini rasio, tapi angka pastinya harus dihitung dulu," ucap Chatib di Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, Selasa (25/11)

Pemangkasan subsidi BBM, menurut Chatib, layak dilakukan karena alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran. Penikmat BBM subsidi adalah kalangan menengah ke atas.

"Kalau mau support yang miskin, beri anggaran dalam bentuk yang tepat seperti cash transfer. Jadi yang dilakukan pemerintah sudah betul, ngapain uang di bakar," tegasnya.

Chatib tak lupa menyelipkan di balik keberanian Jokowi menaikkan harga BBM sesungguhnya tidak lepas dari peran pemerintahan SBY yang sudah menyiapkan jalan mulus. padahal, kata dia, pemerintahan SBY dihadapkan pada kondisi ekonomi yang kurang berpihak dan berpotensi terjadi krisis jika salah mengambil kebijakan.

merdeka.com mencatat celetukan dan komentar mantan anak buah SBY ini. Berikut paparannya.

Jokowi lebih mudah naikkan BBM daripada main PS

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyebut, keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM jauh lebih mudah dibandingkan main PlayStation (PS).

"Jadi di pemerintahan Jokowi lebih fleksibel, bahkan kenaikan harga BBM lebih mudah daripada main PlayStation," tegasnya.

Pemerintah SBY sudah mudahkan Jokowi naikkan BBM

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menuturkan, , pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyiapkan anggaran kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp 10 triliun.

Chatib juga menyebut, kenaikan harga BBM bersubsidi sudah diatur dan dibuat fleksibel karena tak perlu lagi meminta izin ke DPR. Selain itu, dalam Undang-undang (UU) APBN-P 2014 apabila terjadi defisit, maka pemerintah boleh menggunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih) dan menerbitkan surat utang.

"Kenaikan harga BBM nggak perlu persetujuan DPR, lalu kita juga sudah mengalokasikan dana kompensasi di APBN-P 2014 sebesar Rp 5 triliun dan Rp 5 triliun di 2015. Jadi nggak perlu ke DPR lagi," tegasnya.

Protes BBM naik sudah tradisi

Mengenai masih adanya protes kenaikan BBM subsidi, Chatib menilai ini adalah tradisi biasa. Jokowi diharapkan tidak terlalu memusingkan ini karena kebijakan kenaikan BBM subsidi dinilai sudah benar.

"Bagian tradisi itu protes. Sudah benar itu kenaikan. Alokasi anggaran subsidi BBM selama ini tidak tepat. Masyarakat miskin kasihan karena harusnya bermanfaat langsung ke mereka. Ngapain uangnya dibakar," tegasnya.

Tahun lalu krisis

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri bercerita kondisi ekonomi Indonesia tahun lalu. Kondisinya tidak jauh berbeda saat 1998. Bahkan dia tidak menampik ada potensi terjadi krisis seperti 1998 yang meluluhlantahkan perekonomian nasional.

Dia memilih tidak mengutarakan kondisi sebenarnya. Chatib mengaku punya alasan kuat. "Tahun lalu (2013) itu krisis dan kalau nggak diambil kebijakan bisa seperti krisis 1998. Tapi karena sebagai Menkeu, saya tidak bisa bilang. Karena kalau bilang, Bapak dan Ibu panik," ucap Chatib dia di acara DBS Asian Insight Seminar, Jakarta, Selasa (25/11).

Pemerintah SBY selamatkan ekonomi dari krisis

Pemerintahan SBY menyadari tahun lalu ekonomi nasional terancam krisis. Demi menyelamatkan anggaran, mantan menteri keuangan Chatib Basri mengaku sering datang ke DPR dan membawa proposal kenaikan harga BBM subsidi sebesar 44 persen. Kenaikan harga BBM subsidi diyakini bisa menyelamatkan anggaran.

"Karena situasi krisis dan Ben Bernanke saat itu memberi sinyal tapering off sehingga kurs Rupiah kita kena. Opsinya saat itu cuma menaikkan harga BBM subsidi supaya defisit transaksi berjalan lebih kecil," tegasnya.

Namun, kenaikan BBM subsidi juga akan berdampak negatif. Suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) akan naik dan Rupiah dilepas sesuai fundamentalnya.

"Meyakinkan kenaikan BI Rate memang berat, karena Presiden (SBY) nggak akan happy. Dan komentar Pak SBY saat itu adalah pemilihan umum 2014. Jadi perlambatan pertumbuhan ekonomi memang by desain."

Dengan desain perlambatan ekonomi, Indonesia berhasil menekan defisit neraca berjalan menyempit dari USD 10 miliar menjadi USD 4 miliar. Indonesia akhirnya resmi keluar dari krisis pada Januari 2014.

"Lalu majalah asing menyebut kita dari negara Fragile Five menjadi Fantastis Five di April lalu," ucap Chatib.