5 Serangan FITRA dan ICW pada Dahlan serta anak buahnya

Merdeka.com - Memasuki tahun politik pergantian kepemimpinan, sejumlah lembaga swadaya mulai gelisah. Sebab, mulai terendus praktik-praktik kecurangan yang melibatkan negara dalam kepentingan politik. Yang paling mudah terlihat melalui anggaran negara.

Dua LSM yakni Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bersuara paling keras soal kemungkinan perampokan uang negara untuk kepentingan politik. Salah satu potensi itu muncul dari pos perusahaan negara atau BUMN.

Perusahaan BUMN di bawah komando sang menteri, Dahlan Iskan, paling rawan ditunggangi kepentingan politik. Terlebih, partai politik dan politisi membutuhkan banyak uang untuk kampanye pemenangan Pemilu.

"Secara politis sangat dimungkinkan adanya manipulasi anggaran. Peluang pemanfaatan maupun kebocoran anggaran untuk kepentingan kampanye terselubung makin besar apabila transparansi anggaran dan informasi, serta keterlibatan publik terhadap politik anggaran, relatif rendah," ujar Sekjen FITRA, Yenny Sucipto, di Jakarta, Minggu (15/12).

Masih berhubungan dengan kinerja BUMN dan indikasi perampokan uang negara untuk kepentingan politik, dua LSM ini juga menyoroti kinerja BUMN yang tidak maksimal. Dahlan dan anak buahnya dikritik soal minimnya kontribusi perusahaan BUMN pada negara. ICW juga punya serangan lain untuk BUMN.

Salah satunya terkait persidangan perkara pengujian tentang pengelolaan BUMN dari keuangan negara secara terpisah sudah memasuki tahap akhir di Mahkamah Konstitusi. Jika BUMN dipisahkan dari keuangan negara disinyalir hanya dijadikan sapi perah untuk dana pemilu 2014.

"Saya mencurigai menteri BUMN dan menteri keuangan merestui gugatan ini," ujar peneliti ICW Donal Fariz dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (17/11). Donal menegaskan, sinyalemen kedua menteri tersebut mengamini gugatan di MK lantaran sikap yang ditunjukkan tidak tegas.

Merdeka.com mencoba merangkum 5 serangan ICW dan Fitra pada perusahaan BUMN. Berikut pemaparannya.

Membebani negara

Nilai penyertaan modal negara untuk perusahaan BUMN mencapai Rp 523,3 triliun di 2010. Nilai ini melonjak menjadi Rp 677,3 triliun pada Desember 2012. Nilainya hampir separuh dari total APBN.

"Artinya ada pertambahan nilai penyertaan modal negara terhadap BUMN sebesar Rp 154 triliun dalam kurun waktu 3 tahun," ujar Yenny di Jakarta, Minggu (15/12).

Minim kontribusi pada negara

Dari data FITRA, dalam kurun waktu 2010-2012, setoran BUMN kepada APBN hanya mencapai Rp 89 triliun. Nilai ini setara dengan 24 persen dari total laba BUMN sebesar Rp 358,4 triliun dalam kurun waktu 3 tahun.

Padahal, negara memberikan suntikan modal pada BUMN mencapai Rp 154 triliun dalam kurun waktu 3 tahun.

Sapi perah politik

Dari data FITRA, pos BUMN diyakini bakal jadi 'sapi perah' kepentingan politik. Laba ditahan milik BUMN sebesar Rp 407,3 triliun dan Laba tidak disetor di 15 BUMN berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan politik menjelang Pemilu 2014.

Uang hasil 'pemalakan' BUMN bisa digunakan untuk kepentingan partai bertarung di Pemilu nanti. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengakui hal ini masih kental hingga saat ini.

"Itu diakhir akhir pemerintahan kental sekali, pasti ada (mencari keuntungan dari BUMN). Pasti ada yang nitip (partai). Misalnya posternya kurang segala macam. Pelni saja nanti itu penuh kiriman poster yang gratis," ucap Said Didu kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/12).

Rugikan negara Rp 119 triliun

Pengajuan uji materi BUMN terhadap UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dianggap berbahaya. FITRA menemukan ada penyimpangan dana sebesar Rp 119 triliun terhadap ratusan BUMN, sejak 2009.

"Jumlah Rp 119 triliun tersebut terhitung dari tahun 2009 hingga 2013, dari 141 BUMN," kata Direktur FITRA, Ucok Sky Khadafi,di acara 'Menyingkap Tabir Dibalik Peninjauan Kembali UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara', Sekretariat ProDem, Jakarta, Selasa (26/11)

Melegalkan 'perampokan' BUMN

Saat ini persidangan perkara pengujian tentang pengelolaan BUMN dari keuangan negara secara terpisah sudah memasuki tahap akhir di Mahkamah Konstitusi. Namun, jika BUMN dipisahkan dari keuangan negara disinyalir hanya dijadikan sapi perah untuk dana pemilu 2014.

"Saya mencurigai menteri BUMN dan menteri keuangan merestui gugatan ini," ujar peneliti ICW Donal Fariz dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (17/11).

Donal menegaskan, sinyalemen kedua menteri tersebut mengamini gugatan di MK lantaran sikap yang ditunjukkan tidak tegas.

"Padahal permohonan ini sangat membahayakan negara. Seharusnya negara melakukan perlawanan secara proporsional. Namun, kita lihat terjadi sekarang ini, menteri keuangan dan BUMN tak memberikan sikap serius dan tak waspada akan gugatan ini," jelas Donal.

"Ada kekhawatiran besar kalau ini dikabulkan kami khawatir ke depan seolah jadi angin surga bagi perampokan dan pembajakan BUMN. Kalau ini dikabulkan MK, maka mengabulkan praktik perampokan tersebut," tandasnya.

Baca juga:FITRA sebut anak buah Dahlan hanya bebani uang negaraAPBN 2014 rawan 'dirampok' buat kepentingan politikJangan rendah diri dan tinggi hati5 Pembelaan Dahlan dan anak buahnya soal penjualan aset BUMNDahlan: Tidak baik kalau ikut campur aksi korporasi BUMN (mdk/noe)