65 Persen Pembangkit Listrik Program 35.000 MW Masuk Tahap Konstruksi per Hari ini

Merdeka.com - Program kelistrikan 35.000 Mega Watt (MW) telah berjalan hampir 5 tahun sejak dicanangkan pemerintah pada 2014, untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang terus meningkat. Sampai September 2019, proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang telah memasuki tahap operasi sekitar 3.860 MW atau 11 persen.

Sementara, pembangkit masuk tahap konstruksi sekitar 23.165 MW atau 65 persen. Kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) sekitar 6.923 MW atau 20 persen, proses pengadaan sekitar 829 MW atau 2 persen, tahap perencanaan sekitar 734 MW atau 2 persen.

"35.000 MW kita coba memenuhi kebutuhan yang dicanangkan," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (24/10).

Dengan melihat penyelesaian pembangkit telah beroperasi mencapai 3.860 MW atau 11 persen dan proyek yang telah kontrak mencapai sekitar 33.947 MW atau 95,60 persen, maka total pembangkit yang belum berkontrak 1.563 MW atau 4,40 persen.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Huta Julu, menjelaskan proyek Pembangkit yang telah beroperasi tersebut sebagian besar terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di bawah 200 MW, dan Energi Baru Terbarukan (EBT) skala kecil yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Gas. Pembangunan konstruksi pembangkit jenis tersebut relatif singkat sekitar 12-24 bulan.

Sedangkan pembangkit listrik skala besar masih dalam proses konstruksi antara lain terdiri dari PLTGU, PLTU di atas 100 MW, PLTP dan PLTA dengan persiapan proyek dan proses konstruksi pembangkit jenis tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama.

"Sementara itu 20 persen proyek pembangkit listrik yang telah kontrak, saat ini dalam proses pemenuhan persyaratan pendanaan agar tercapai financial closing, untuk mencapainya harus menyelesaikan antara lain pembebasan lahan dan izin lingkungan (Amdal/UKL/UPL)," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6