Follow
Alokasi PKTD Capai Rp37,08 Triliun, Mendes Target Serapan Pekerja 4,24 Warga Desa
Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar kembali mengalokasikan dana desa untuk program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Di tahun 2021, kementerian mengalokasikan anggaran sebesar Rp37,08 triliun.
"Padat Karya Tunai Desa nya (PKTD) rancangan yang kita proyeksikan berbasis data di 2020, harapan kita nanti di 2021 dari total pagu (dana desa) Rp72 triliun dengan jumlah desa 74.961 itu dimanfaatkan untuk PKTD sebanyak Rp37,08 triliun," ungkapnya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/2).
Mendes PDTT memproyeksikan, dengan alokasi dana desa PKTD sebesar Rp37,08 triliun, maka tercipta 203.940.000 hari orang kerja (HOK). Menurutnya, proyeksi tersebut diperoleh dari perhitungan dari data PKTD 2020 lalu.
-
Kapan masa kerja PKD Pilkada 2024 dimulai? Masa kerja PKD Pilkada 2024 ini dimulai sejak pelantikan dan berlangsung hingga semua tahapan Pemilu 2024 selesai.
-
Kenapa gaji PKD Pilkada 2024 meningkat? Jumlah ini mencerminkan penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Panitia Pengawas Pemilu (PKD), dalam menjalankan tugasnya selama proses Pemilihan Umum 2024 di tingkat kelurahan/desa.
-
Mengapa Kementan menargetkan produksi padi satu juta hektare? Menurut Mentan, sedikitnya pertanaman satu juta hektare harus disiapkan mulai dari sekarang terutama untuk mengamankan stok beras di 3 bulan ke depan.
-
Apa arti dari PDKT? PDKT adalah singkatan dari 'Pendekatan,' yang merujuk pada usaha seseorang untuk mendekati atau menarik perhatian orang yang mereka sukai.
-
Siapa yang menentukan gaji PKD Pilkada 2024? Gaji PKD Pilkada 2024 telah ditetapkan dengan jumlah yang mencapai Rp1.100.000 per bulan.
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
"Berdasarkan pengalaman di 2020, seorang warga desa lazim bekerja 8 hari untuk satu jenis kegiatan, dan mendapatkan kesempatan kerja kumulatif 6 bulan, yaitu di luar musim tanam dan panen pertanian, ada pula yang berbentuk ekonomi produktif melalui Bumdes dengan pendapatan setara demikian. Artinya, PKTD sudah lebih mirip dengan kerja rutin ketimbang kerja insidental bagi warga desa," terangnya.
Sehingga, kata Abdul, target serapan tenaga kerja melalui PKTD sebesar 4.248.750 warga desa. Di mana warga rutin menjalankan PKTD setiap bulan.
"Dengan demikian pengalaman di 2020 PKTD, BLT dana desa menjadi salah satu faktor penting di dalam menahan (kenaikan) kemiskinan di desa dan menahan (kenaikan) jumlah pengangguran di desa," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dana Desa dialokasikan kepada 75.259 Desa, artinya ada 6 desa tidak dialokasikan.
Baca Selengkapnya
Besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret
Baca Selengkapnya
Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca Selengkapnya
Bagi Anda yang mengikuti seleksi pada tahap administrasi, dapat melanjutkan tahapan selanjutnya yaitu tes tertulis.
Baca Selengkapnya
Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca Selengkapnya
Tercatat nilainya mencapai Rp31,04 triliun per 1 April dari alokasi yang dianggarkan sebesar Rp48,7 triliun.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani melaporkan memastikan penyaluran THR telah mencapai Rp13,4 triliun per 24 Maret 2024
Baca Selengkapnya
Secara total, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp139,4 triliun untuk proyek swasembada pangan.
Baca Selengkapnya
Cahyo mengungkapkan, program Kartu Prakerja selanjutnya yaitu gelombang 68 akan dibuka pada Jumat (17/5).
Baca Selengkapnya
Realisasi penyaluran THR pemerintah kepada PNS, ASN, pejabat, TNI, Polri hingga pensiunan.
Baca Selengkapnya
Peningkatan gaji aparatur desa menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Baca Selengkapnya
Alokasi anggaran untuk pembayaran THR lebaran tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya