Ambisi Pemerintah Jokowi pangkas 14 tahun target swasembada bawang
Merdeka.com - Meroketnya harga bawang putih belakangan ini telah membuat pusing ibu rumah tangga hingga pemerintah. Komoditas yang saat ini bergantung pada impor tersebut di sejumlah daerah harganya bahkan menembus Rp 100.000 per kilogram (Kg).
Padahal, Indonesia sempat merasakan masa kejayaan komoditas ini di mana mampu berswasembada pada 1988. Namun, pada akhirnya, harus menanggalkan status bergengsi ini dua tahun kemudian atau pada 1990.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat ini mempercepat target swasembada bawang putih menjadi pada 2019. Sebelumnya, ditargetkan swasembada bawang putih terjadi pada 2033.
-
Kenapa swasembada pangan penting bagi Indonesia? 'Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri,' ucap Prabowo kepada para pembantunya itu.
-
Apa fokus kebijakan pangan Jokowi? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa.
-
Kapan masa jayanya bawang putih di Desa Tuwel? Masyarakat di Desa Tuwel merasakan masa kejayaan produksi bawang putih pada tahun 1980.
-
Kenapa Kementan fokus pada swasembada beras? 'Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri.
-
Bagaimana Jokowi menjaga pasokan pangan jangka pendek? Kalau fokusnya menjaga inflasi di sisi konsumen, maka impor adalah solusinya.
-
Kenapa Jokowi ingin hentikan penjualan bahan mentah? 'Karena pak Jokowi mengatakan kepada saya, 'mas Bowo mas Bowo Menhan tidak mungkin Indonesia makmur kalau kita jual bahan-bahan kita murah ke luar negeri,' ujar dia.
Menurut Mentan Amran dimajukannya target swasembada bawang putih karena bergejolaknya harga komoditas pangan itu belakangan ini.
"Bawang karena bergejolak ada hikmahnya, seharusnya kita swasembada rencana besarnya 2033, tapi kita lompat Insya Allah 2019 atau 2020 sudah swasembada. Kita percepat 13 tahun," katanya.
Mentan Amran menuturkan untuk mewujudkan target tersebut dibutuhkan sekitar 60.000 hektare lahan. Dia mengatakan selama ini hampir 90 persen bawang putih masih harus diimpor. Jumlahnya mencapai sekitar 500.000 ton dengan nilai mencapai Rp 20 triliun.
"Kalau kita selesaikan 60 hektare, Rp 20 triliun devisa bisa kita selamatkan. Pendapatan petani juga bisa kita selamatkan," tambahnya.
Menteri Amran akan memaksimalkan potensi lahan yang ada, yakni empat juta hektare tanah tadah hujan dan 21 juta hektare bekas rawa-rawa.
"Tanah tadah hujan empat juta hektare ini kalau kita bangunkan bisa paling tiga kali panen. Petani kita bisa mendapatkan Rp 150 triliun-Rp 200 triliun pendapatan. Kedua ada rawa-rawa 21 juta hektare. Bisa bangun pabrik gula bersama swasta. Kalau ini dibangunkan kita jadi raksasa pangan di dunia," katanya. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk itu, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp139,4 triliun di 2025. Alokasi itu menyebar di beberapa kementerian/lembaga.
Baca SelengkapnyaPuncak impor beras terbesar Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 3 juta ton.
Baca SelengkapnyaAmran menyampaikan, komoditas beras akan menjadi fokus utama dalam menyukseskan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaTarget ini seiring pemerintah menjamin tidak melakukan impor beberapa komoditas pangan di tahun 2025.
Baca SelengkapnyaZulhas yakin di tahun 2027, sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan bisa terwujud.
Baca SelengkapnyaKemandirian pangan tak hanya menyangkut soal swasembada beras, tapi juga komoditas lain.
Baca SelengkapnyaZulhas juga sudah mengajak Kementerian Keuangan rapat soal anggaran. Tercatat, untuk pangan total dilaporkan senilai Rp139,4 triliun.
Baca SelengkapnyaAmran menuturkan, ketahanan pangan berkaitan dengan ketahanan negara.
Baca SelengkapnyaPada tahun 1980-an, komoditas bawang putih di Jateng memasuki masa jaya. Kini petani berharap campur tangan pemerintah agar komoditas itu bisa bersaing di pasar
Baca SelengkapnyaJokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaKe depannya, tanggung jawab produksi garam industri akan dialihkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
Baca SelengkapnyaMenjaga ketahanan pangan telah menjadi janji Presiden Prabowo Subianto di masa jabatannya.
Baca Selengkapnya