Follow
Anak buah sebut kebijakan Menteri Susi bikin nelayan RI makmur
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Syarif Hidayat mengatakan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan KKP sejauh ini telah memberi dampak yang cukup signifikan. Salah satunya, kebijakan pada Peraturan Menteri (Permen) nomor 56 tahun 2014 tentang penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap.
"Terkait moratorium sudah berakhir, semua kapal-kapal eks asing sudah dapat," ujar Syarif di kantornya, Jakarta, Kamis (7/4).
Lebih lanjut, Syarif menegaskan, kedepannya KKP akan menargetkan sektor perikanan tangkap 100 persen untuk modal dalam negeri. Untuk kapal asing, pihaknya akan menutup pintu untuk tidak beroperasi di Indonesia, khususnya untuk sektor perikanan tangkap.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Apa target produksi perikanan Indonesia di tahun 2025? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa target indikator utama dalam produksi perikanan pada rencana kerja pemerintah atau RKP 2025, mencapai 24,58 juta ton.
-
Siapa yang mendukung KKP dalam menggaungkan perikanan berkelanjutan? Sementara Direktur Program Kelautan dan Perikanan Yayasan WWF Indonesia, Dr. Imam Musthofa Zainudin, mengaku siap mendukung KKP terkait perikanan berkelanjutan untuk ketahanan pangan Indonesia.
-
Kenapa KKP mendorong konsumsi ikan yang berkelanjutan? Fakta yang menggembirakan harus didukung ketersediaan ikan yang bermutu secara kontinyu dan mudah diakses oleh masyarakat. Mengingat kecukupan kebutuhan ikan berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya perikanan,' ujar Budi.
-
Siapa yang ikut membantu KKP dalam mendorong ekonomi nelayan? Bersama Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), KKP menggelar workshop PUG pada 30 Juli 2023 di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.
-
Dimana KKP membantu pengembangan korporasi nelayan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) memberikan fasilitasi pengembangan korporasi nelayan di Cilacap Jawa Tengah melalui dukungan gudang beku portable, kendaraan berpendingin, dan bimbingan teknis.
"Kedepannya kita akan lakukan itu, sektor perikanan tangkap kita tutup dulu sementara waktu untuk asing baik itu kapalnya maupun modalnya. Biarlah nelayan Indonesia yang menikmati hasil tangkapan mereka sendiri," kata dia.
Untuk diketahui, berdasarkan evaluasi KKP, 1.132 kapal ikan eks asing yang tersebar di 33 pelabuhan melakukan pelanggaran. Salah satunya, soal izin dan transhipment secara sembunyi-sembunyi.
Tercatat, kapal dari China paling banyak melakukan pelanggaran yakni sebesar 374 kapal, disusul Thailand 280 kapal, Taiwan 216 kapal, Jepang 104 kapal dan Filipina 98 kapal.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong produktivitas nelayan di Indonesia, termasuk keluarganya.
Baca Selengkapnya
Ia melihat hingga kini masih banyak nelayan yang miskin bahkan mengalami kemiskinan ekstrem, utamanya di daerah pesisir.
Baca Selengkapnya
Pemerintah harus bisa melakukan revitalisasi seluruh pelabuhan perikanan.
Baca Selengkapnya
Kerja sama kedua pihak yang telah dirintis sejak tahun 2019.
Baca Selengkapnya
Aturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.
Baca Selengkapnya
Nilai tukar nelayan belum mencapai angka yang signifikan sehingga mereka masih belum sejahtera.
Baca Selengkapnya
Kementerian seharusnya bisa memastikan ketersediaan BBM dan alat tangkap yang baik bagi nelayan.
Baca Selengkapnya
Gelaran Bulan Bakti Kelautan Perikanan juga dimeriahkan oleh kegiatan lain yang dihadirkan Ditjen PSDKP pada 20-26 Oktober.
Baca Selengkapnya
KKP berharap dapat terus menjamin tersedianya sumber daya ikan tuna agar bisa memberikan nilai kesejahteraan serta kontribusi untuk negara.
Baca Selengkapnya
Diharapkan program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi lokal.
Baca Selengkapnya
Budi menyatakan pihaknya terbuka terhadap produksi perikanan mentah maupun olahan dalam negeri.
Baca Selengkapnya
KTH Maju Bersama dibantu dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dalam pengembangan produk ikan baronang.
Baca Selengkapnya