Anggota DPR Minta Sri Mulyani Ungkap Data Pejabat Pajak yang Miliki Moge
Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengusut tuntas keberadaan klub motor gede atau mog yang melibatkan petinggi dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Ini menyusul viralnya foto Dirjen Pajak Suryo Utomo saat mengendarai moge yang menuai kritik masyarakat.
Dia meminta, Sri Mulyani untuk tidak sekadar hanya membubarkan keberadaan klub motor gede di DJP. Bendahara Negara ini juga diminta untuk mengungkap daftar nama pegawai DJP yang memiliki motor gede.
-
Kenapa ada program pemutihan pajak sepeda motor? Pemutihan pajak kendaraan ini berada di bawah wewenang pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap pajak serta meningkatkan pendapatan daerah.
-
Siapa yang punya motor gede? Tak jarang, para pemilik motor gede membentuk komunitas untuk berbagi pengalaman, mengadakan event gathering, hingga melakukan touring bersama.
-
Siapa yang menggadaikan motor? Kasus gadai sepeda motor yang melibatkan RF, adik dari penyanyi dangdut (Pedangdut) Via Vallen berakhir damai.
-
Kenapa DPR diminta buka nama anggota yang main judi? 'PPATK wajib buktikan temuan tersebut. Harus clear bahwa ribuan anggota dewan itu betul-betul terlibat atau bermain, jangan sekedar dugaan. Dan kalau sudah firm, harus diungkap semuanya, sebut nama-namanya biar publik tahu. Karena kalau betul terjadi, ini kan tentunya sangat memalukan dan mengecewakan. Coba, gimana masyarakatnya mau ikuti aturan kalau pejabat publiknya seperti ini?', ujar Sahroni, Kamis (27/6).
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Motor gede itu apa? Motor gede, atau moge, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin di atas 250 cc, sering kali dikaitkan dengan gaya hidup mewah dan komunitas penggemar.
"Pembubaran klub Moge dilakukan DJP Perlu di ikuti dengan pengungkapan daftar pemilik moge oleh pegawai Pajak," ujarnya kepada Merdeka.com di Jakarta, Kamis (2/3).
Kamrussamad menilai, langkah tersebut perlu ditempuh Sri Mulyani demi mengembalikan kepercayaan wajib pajak. Mengingat, dalam beberapa tahun terakhir terdapat kasus skandal korupsi yang melibatkan pegawai pajak.
"Kepercayaan WP harus dijaga, karena dalam kurung 5 tahun terakhir cukup banyak Peristiwa skandal Korupsi Pajak," ungkapnya.
Temuan Terbaru, 69 Pegawai Kemenkeu Tak Laporkan LHKPN Secara Lengkap
Sebelumnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menemukan ada 69 pegawai Kemenkeu yang tak melaporkan hartanya secara lengkap. Selanjutnya, pegawai terkait bakal diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu.
Laporan harta itu merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan di 2023. Irjen Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh menemukan ada sejumlah pegawai yang laporan LHKPN-nya tidak clear.
Menurut temuannya, ada 33 pegawai yang LHKPN tahun 2019 nya tidak sesuai. Kemudian, ada 36 pegawai yang LHKPN tahun 2020-nya tidak sesuai.
"Kami sampaikan bahwa untuk tahun 2019 LHK tahun 2019 artinya yang dilaporkan tahun 2020 itu ada 33 pegawai tidak clear.
Kemudian untuk LHK 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai yang tidak clear," kata dia dalam Konferensi Pers di Kemenkeu, Rabu (1/3).
Diketahui, isu mengenai kekayaan pegawai Kementerian Keuangan tengah menjadi perhatian publik belakangan ini. Sebut saja, Rafael Alun Trisambodo, pejabat Ditjen Pajak yang kini menjalani pemeriksaan atas harta Rp56,1 Miliar.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi juga amankan delapan unit mobil dengan plat nomor palsunya disertakan 25 KTA DPR yang diduga palsu.
Baca SelengkapnyaViral Pengacara Top Diduga Terlibat Pemalsuan Pelat Dinas DPR, Ini Penjelasan Polda Metro Jaya
Baca SelengkapnyaSebelumnya, PPATK mengungkap ada 1.000 orang anggota legislatif yang bermain judi online.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya sebelumnya menangkap lima orang terkait kasus dugaan pemalsuan pelat mobil dinas anggota DPR RI.
Baca SelengkapnyaBarang bukti itu dijejerkan di lapangan parkir Ditreskrimum Polda Metro Jaya
Baca SelengkapnyaStigma tersebut tak lepas dari konsekuensi keuangan negara sebagai instrumen politik.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyebut, pertemuan dirinya dengan Puan Maharani untuk melakukan konsultasi terkait pergantian anggota Dewas Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
Baca SelengkapnyaMobil Mercy gunakan pelat palsu DPR itu telah dilaporkan ke MKD
Baca SelengkapnyaSri Mulyani bertemu dengan Puan bersama dengan Wamenkeu, Suahasil Nazara dan Wamen BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.
Baca SelengkapnyaRiswan Tony menyebut pejabat KPU itu sampai menyewa jet pribadi, dugem hingga soal wanita.
Baca SelengkapnyaAturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VII, Muhammad Nasir blak-blakan aksi mafia migas di Inhil.
Baca Selengkapnya