Anggota DPR Sebut 400.000 Ton Beras Bulog Busuk dan Tak Layak Konsumsi
Merdeka.com - Anggota Komisi IV DPR, Sutrisno mempertanyakan berbagai klaim Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso yang menyatakan cadangan beras nasional dalam kondisi cukup bahkan berlebih. Padahal, tidak semua cadangan beras yang ada dalam kondisi layak konsumsi.
Setidaknya, ada 400 ribu ton beras yang busuk dari berbagai pengadaan stok beras. Mulai dari beras impor tahun 2019, pengadaan dalam negeri tahun 2018 dan tahun 2019.
"Bapak bilang cadangan beras kita cukup tapi di dalamnya ada 400 ribu ton lebih beras yang busuk," kata Sutrisno kepada Budi Waseso dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Perum Bulog, Jakarta, Selasa (18/5).
-
Dimana Bulog bongkar beras impor? 'Pelabuhan Tanjung Priok, sebagai pelabuhan utama dan terbesar di Indonesia, juga menjadi salah satu pelabuhan masuknya beras impor.
-
Kenapa Bulog impor beras? Selanjutnya menyikapi bahaya El Nino yang berdampak pada kelangkaan pasokan, Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi.
-
Berapa jumlah beras yang dimiliki Bulog? “Masyarakat tidak perlu khawatir, stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 750 ribu ton , disamping itu juga hingga hari ini Bulog sudah menyerap lebih dari 700 ribu ton beras petani dalam negeri dan akan terus menyerap selama produksi masih ada dan sesuai ketentuan.
-
Bagaimana BULOG mendapatkan beras impor? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Apa yang dilakukan Bulog di Pasar Johar Karawang? Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dalam keterangannya menegaskan, pihaknyasudah menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 200 hingga 300 ton per hari ke Pasar Johar Karawang.
Sutrisno juga mengungkapkan hasil kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu ke Kantor Bulog di Majalengka, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut dia menemukan 5.000 ton beras di gudang yang sudah tidak layak konsumsi. Sebanyak 3.400 ton berasal dari pengadaan beras dalam negeri tahun 2019 dan 1.400 ton hasil impor.
"Dalam reses kami mengunjungi kantor Bulog di Majalengka, ada 5.000 ton beras di gudang yang sudah tidak layak konsumsi," ungkapnya.
Sutrisno menilai kondisi ini terjadi karena ada manajemen yang keliru dan dilakukan pembiaran. Sehingga berbagai program pengadaan beras yang dilakukan Perum Bulog ini berakhir disposal. Dia meminta agar manajemen pengelolaan beras pemerintah ini dilakukan perubahan.
"Makanya mohon manajemen pengelolaan beras pemerintah ini dilakukan perubahan agar supaya sirkulasi beras pemerintah tidak menumpuk di gudang tetapi bisa dikeluarkan," kata dia.
Sutrisno menilai hal ini perlu mendapat perhatian serius perusahaan dan pemerintah. Alasannya, bila tidak segera dibenahi, Perum Bulog dan pemerintah mengalami tiga kerugian. Antara lain menjadi beban APBN yang tinggi, menimbulkan beban pengelolaan dan gudang tidak bisa dipakai untuk menyimpan beras yang layak konsumsi.
Bahkan dalam reses yang sama, Sutrisno mengaku digugat salah satu kepala desa. Kepala desa meminta agar beras yang dibagikan kepada masyarakat ditarik kembali karena sudah tidak layak konsumsi.
"Berasnya enggak bisa dikonsumsi. Apa kita tega beras yang tidak layak itu mau diberikan kepada yang membutuhkan kalau terjadi bencana alam," ungkapnya.
Minta Beras Lama Dikeluarkan
Untuk itu dia menyarankan agar Perum Bulog bersurat kepada pemerintah. Meminta izin agar beras yang telah lama disimpan bisa dikeluarkan. Apalagi dalam catatan yang disampaikan Bulog pemerintah memiliki utang kepada perusahaan sebanyak Rp 173 miliar dalam bentuk cadangan beras.
"Kenapa enggak sekarang dikeluarkan minta izin ke Menko Ekuin (Perekonomian) untuk ini dilelang biar masih ada nilai rupiahnya. Jadi bisa kurangi beban negara," kata dia.
"Jangan menunggu perintah untuk dimanfaatkan, tapi barangnya sudah enggak bisa dimanfaatkan," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dugaan mark up impor beras ini ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.
Baca SelengkapnyaSebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak
Baca SelengkapnyaTrubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan demurrrage Rp294 miliar.
Baca Selengkapnya"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca SelengkapnyaKondisi ini diyakini karena kebijakan antar instansi perihal pengimporan beras tidak sinkron.
Baca SelengkapnyaPembentukan Pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.
Baca SelengkapnyaMark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.
Baca SelengkapnyaBayu memastikan jumlah CBP sangat aman untuk kebutuhan penyaluran bantuan sosial (bansos). Bahkan, mampu menjaga stabilitas harga beras di tahun 2024.
Baca SelengkapnyaHal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca SelengkapnyaSebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Bulog diwajibkan bayar denda hingga Rp350 M
Baca SelengkapnyaUnsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog pimpinan Bayu Krisnamurthi.
Baca SelengkapnyaHaryono mendesak penegakan hukum harus bergerak cepat tuntaskan skandal demurrage impor beras ini karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya