Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota DPR Sebut 400.000 Ton Beras Bulog Busuk dan Tak Layak Konsumsi

Anggota DPR Sebut 400.000 Ton Beras Bulog Busuk dan Tak Layak Konsumsi beras bulog. ©2020 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Anggota Komisi IV DPR, Sutrisno mempertanyakan berbagai klaim Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso yang menyatakan cadangan beras nasional dalam kondisi cukup bahkan berlebih. Padahal, tidak semua cadangan beras yang ada dalam kondisi layak konsumsi.

Setidaknya, ada 400 ribu ton beras yang busuk dari berbagai pengadaan stok beras. Mulai dari beras impor tahun 2019, pengadaan dalam negeri tahun 2018 dan tahun 2019.

"Bapak bilang cadangan beras kita cukup tapi di dalamnya ada 400 ribu ton lebih beras yang busuk," kata Sutrisno kepada Budi Waseso dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Perum Bulog, Jakarta, Selasa (18/5).

Orang lain juga bertanya?

Sutrisno juga mengungkapkan hasil kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu ke Kantor Bulog di Majalengka, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut dia menemukan 5.000 ton beras di gudang yang sudah tidak layak konsumsi. Sebanyak 3.400 ton berasal dari pengadaan beras dalam negeri tahun 2019 dan 1.400 ton hasil impor.

"Dalam reses kami mengunjungi kantor Bulog di Majalengka, ada 5.000 ton beras di gudang yang sudah tidak layak konsumsi," ungkapnya.

Sutrisno menilai kondisi ini terjadi karena ada manajemen yang keliru dan dilakukan pembiaran. Sehingga berbagai program pengadaan beras yang dilakukan Perum Bulog ini berakhir disposal. Dia meminta agar manajemen pengelolaan beras pemerintah ini dilakukan perubahan.

"Makanya mohon manajemen pengelolaan beras pemerintah ini dilakukan perubahan agar supaya sirkulasi beras pemerintah tidak menumpuk di gudang tetapi bisa dikeluarkan," kata dia.

Sutrisno menilai hal ini perlu mendapat perhatian serius perusahaan dan pemerintah. Alasannya, bila tidak segera dibenahi, Perum Bulog dan pemerintah mengalami tiga kerugian. Antara lain menjadi beban APBN yang tinggi, menimbulkan beban pengelolaan dan gudang tidak bisa dipakai untuk menyimpan beras yang layak konsumsi.

Bahkan dalam reses yang sama, Sutrisno mengaku digugat salah satu kepala desa. Kepala desa meminta agar beras yang dibagikan kepada masyarakat ditarik kembali karena sudah tidak layak konsumsi.

"Berasnya enggak bisa dikonsumsi. Apa kita tega beras yang tidak layak itu mau diberikan kepada yang membutuhkan kalau terjadi bencana alam," ungkapnya.

Minta Beras Lama Dikeluarkan

Untuk itu dia menyarankan agar Perum Bulog bersurat kepada pemerintah. Meminta izin agar beras yang telah lama disimpan bisa dikeluarkan. Apalagi dalam catatan yang disampaikan Bulog pemerintah memiliki utang kepada perusahaan sebanyak Rp 173 miliar dalam bentuk cadangan beras.

"Kenapa enggak sekarang dikeluarkan minta izin ke Menko Ekuin (Perekonomian) untuk ini dilelang biar masih ada nilai rupiahnya. Jadi bisa kurangi beban negara," kata dia.

"Jangan menunggu perintah untuk dimanfaatkan, tapi barangnya sudah enggak bisa dimanfaatkan," kata dia mengakhiri.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Bakal Panggil Direksi Perum Bulog soal Dugaan Mark Up Impor Beras
DPR Bakal Panggil Direksi Perum Bulog soal Dugaan Mark Up Impor Beras

Dugaan mark up impor beras ini ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Pakar Hukum Nilai KPK Bisa Turun Tangan soal 490.000 Ton Beras Impor Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok
Pakar Hukum Nilai KPK Bisa Turun Tangan soal 490.000 Ton Beras Impor Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok

Sebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Baca Selengkapnya
Dugaan Demurrage Beras Bulog, Pakar Sebut Ada Mekanisme yang Salah
Dugaan Demurrage Beras Bulog, Pakar Sebut Ada Mekanisme yang Salah

Trubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan demurrrage Rp294 miliar.

Baca Selengkapnya
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik

"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Khawatir Harga Beras Kembali Naik Gara-Gara Ini
Anggota DPR Khawatir Harga Beras Kembali Naik Gara-Gara Ini

Kondisi ini diyakini karena kebijakan antar instansi perihal pengimporan beras tidak sinkron.

Baca Selengkapnya
Politisi Demokrat dan PKS Kompak Dorong Pembentukan Pansus Impor Beras
Politisi Demokrat dan PKS Kompak Dorong Pembentukan Pansus Impor Beras

Pembentukan Pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras

Mark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Wamen BUMN hingga Bos Bulog Kunjungi Gudang Beras di Kelapa Gading, Ada Apa?
Wamen BUMN hingga Bos Bulog Kunjungi Gudang Beras di Kelapa Gading, Ada Apa?

Bayu memastikan jumlah CBP sangat aman untuk kebutuhan penyaluran bantuan sosial (bansos). Bahkan, mampu menjaga stabilitas harga beras di tahun 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat

Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat

Baca Selengkapnya
KPK Siap Turun Tangan Dalami Soal Demurrage Beras Bulog Rp350 Miliar
KPK Siap Turun Tangan Dalami Soal Demurrage Beras Bulog Rp350 Miliar

Sebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Bulog diwajibkan bayar denda hingga Rp350 M

Baca Selengkapnya
Pengamat Duga Ada Keteledoran Disengaja di Balik Skandal Demurrage Impor Beras
Pengamat Duga Ada Keteledoran Disengaja di Balik Skandal Demurrage Impor Beras

Unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog pimpinan Bayu Krisnamurthi.

Baca Selengkapnya
Eks Komisioner KPK: Usut Tuntas Demurrage Impor Beras, Karena Menyangkut Hajat Hidup Rakyat
Eks Komisioner KPK: Usut Tuntas Demurrage Impor Beras, Karena Menyangkut Hajat Hidup Rakyat

Haryono mendesak penegakan hukum harus bergerak cepat tuntaskan skandal demurrage impor beras ini karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya