Follow
AS perketat kontrol pasokan seafood, Indonesia terancam sulit ekspor
Merdeka.com - Indonesia terancam kehilangan salah satu pasar ekspor ikan terpenting. Jika, Amerika Serikat jadi menjalankan Seafood Import Monitoring Program (SIMP) pada Agustus-September 2016.
"Kami minta semua pelaku usaha di bidang perikanan memperhatikan aturan ini dengan cermat," tegas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Dody Edward di Jakarta, Selasa (9/8).
Amerika Serikat merupakan pasar ekspor ikan terpenting untuk Indonesia. Disusul Jepang dan Inggris.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Dimana KKP menyampaikan pentingnya konsumsi ikan yang bertanggung jawab? Menurutnya, peringatan itu tidak saja mempromosikan pentingnya mengkonsumsi ikan yang memberikan segala kebaikannya untuk kesehatan kita, namun juga bagaimana memilih produk perikanan yang bertangung jawab, seperti: dimana ikan itu ditangkap, apa alat tangkapnya, dan bagaimana cara menangkapnya.
-
Siapa yang menargetkan produksi perikanan 24,58 juta ton? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa target indikator utama dalam produksi perikanan pada rencana kerja pemerintah atau RKP 2025, mencapai 24,58 juta ton.
-
Siapa yang mendukung KKP dalam menggaungkan perikanan berkelanjutan? Sementara Direktur Program Kelautan dan Perikanan Yayasan WWF Indonesia, Dr. Imam Musthofa Zainudin, mengaku siap mendukung KKP terkait perikanan berkelanjutan untuk ketahanan pangan Indonesia.
-
Mengapa ikan tertentu harus dihindari? Meskipun ikan sering dianggap sebagai makanan sehat, beberapa jenis ikan memiliki kadar purin yang tinggi dan dapat memicu serangan asam urat.
-
Kenapa KKP mendorong konsumsi ikan yang berkelanjutan? Fakta yang menggembirakan harus didukung ketersediaan ikan yang bermutu secara kontinyu dan mudah diakses oleh masyarakat. Mengingat kecukupan kebutuhan ikan berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya perikanan,' ujar Budi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2015, ekspor produk perikanan Indonesia ke dunia mencapai USD 3,60 miliar. Sebesar 40 persen atau USD 1,44 miliar dihasilkan dari pasar AS.
SIMP, kebijakan yang diusulkan US National Oceanic and Atmoshperic Administration (NOAA), mengatur tiga hal pokok.
Pertama, pengklasifikasian at-risk species. Yaitu, 17 spesies pernah tercatat sebagai hasil Illegal Unreported, Unregulated Fishing (IUUF).
Kedua, penerapan kewajiban traceability dan sertifikasi tangkap bagi at-risk species produk perikanan tangkap maupun budidaya. Ketiga, penyediaan informasi rantai pasok.
Itu mulai dari kapal, lokasi tangkap atau budidaya, alat tangkap, proses pengangkutan, pengolahan, hingga proses ekspor.
"Peraturan ini harus dilihat secara cermat karena Amerika merupakan negara tujuan utama ekspor perikanan nasional."
Dody mengungkapkan tiga alasan utama Indonesia harus mencermati kebijakan AS tersebut. Pertama, mayoritas (84 persen) ikan Indonesia dimasukkan ke dalam kelompok at-risk species.
Kedua, kewajiban traceability dan sertifikasi tangkap bagi at-risk species ini hanya diberlakukan bagi negara eksportir. Sedangkan pelaku usaha lokal dibebaskan dari kewajiban ini.
Ketiga, data rantai pasok mulai dari pelabuhan pengiriman hingga destinasi (port of commerce) rencananya hanya dapat diakses pemerintah AS.
Kemendag, kata Dody, berkoordinasi dengan kementerian terkait dan asosiasi perikanan guna mengantisipasi pemberlakuan SIMP. Semisal, melakukan lobi ke dalam Indonesia-US MoU on Maritime Cooperation dan pelaksanaan FAO Port State Measures Agreement.
Selain itu, Kemendag juga melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan agar memahami rencana pemberlakuan skema traceability tersebut.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.
Baca Selengkapnya
Hal itu disebabkan persyaratan dari Uni Eropa yang sangat ketat terkait pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
Baca Selengkapnya
Kondisi ini pun membuat masyarakat di Negeri Paman Sam tersebut semakin selektif dalam memilih produk pangan. Termasuk membeli udang yang dianggap mahal.
Baca Selengkapnya
Pemerintah memperketat pengawasan dan pengendalian barang asal impor.
Baca Selengkapnya
Makanya, KKP merancang kebijakan untuk menjaga biota kelautan Indonesia dan menjaga populasi ikan.
Baca Selengkapnya
Menteri Trenggono akui kewalahan mengurus ekspor ilegal benih lobster.
Baca Selengkapnya
Askolani bilang pemerintah tidak akan asal melakukan ekspor pasir laut.
Baca Selengkapnya
Aturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.
Baca Selengkapnya
Aturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut pemerintah bukan membuka ekspor pasir laut, namun sedimen yang berwujud pasir.
Baca Selengkapnya
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berdalih target tersebut tidak tercapai karena banyaknya kendala.
Baca Selengkapnya
Mendag beri penjelasan kebijakan ini justru untuk mengendalikan kemudahan aktivitas impor ke dalam negeri.
Baca Selengkapnya