Aset perusahaan Bakrie diaudit, dana talangan Lapindo belum cair

Merdeka.com - Pemerintah belum mencairkan dana Rp 781 miliar yang dialokasikan sebagai dana talangan untuk ganti rugi terhadap korban semburan Lumpur Lapindo. Sampai saat ini belum dilakukan perundingan antara pemerintah dengan pihak PT Minarak Lapindo untuk eksekusi dana tersebut.

"Aset tanah berupa surat-surat belum ada di tangan pemerintah karena tim belum terbentuk. Belum ada perjanjian, belum ada perundingan. Rencananya, tinggal Presiden datang, Keppres ditandatangani, baru kita proses," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang ditemui dalam acara peluncuran Indeks Kota Cerdas di JCC, Jakarta, Selasa (24/3).

Tim penghitung aset PT Minarak Lapindo Brantas belum terbentuk. Nantinya, tim ini bertugas menghitung asek yang akan dijadikan jaminan ke pemerintah untuk ganti rugi warga yang terdampak bencana lumpur Lapindo.

Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), aset Minarak Lapindo yang bisa dijaminkan hanya sebesar Rp 2,7 triliun. Hasil hitungan BPKP lebih rendah dari klaim pihak Minarak Lapindo yang mengaku nilai asetnya mencapai Rp 3,03 triliun.

Untuk itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ditunjuk menjadi ketua tim penghitung aset yang dijaminkan pihak Minarak Lapindo.

"Kami sedang mengusulkan koreksi timnya. Telah dibuat draft Keputusan Presidennya (Keppres)," katanya.

Mantan ketua tim penanggulangan lumpur Lapindo ini menegaskan, Keppres bakal ditandatangani Presiden Jokowi usai kunjungan ke Jepang dan China. Setelah tim dibentuk, pemerintah bakal berunding dengan Minarak Lapindo guna membicarakan jaminan tersebut.