Bangun 4 pulau, pengelola Ancol butuh dana Rp 25 triliun
Merdeka.com - PT Pembangunan Jaya Ancol memastikan, pemerintah DKI Jakarta sebagai pemegang saham mayoritas bakal gelontorkan dana Rp 1,5 triliun sampai 2020. Perseroan memerlukan dana 2,6 triliun untuk ekspansi usaha di kawasan Ancol dan daerah lain.
"Untuk daerah kami menggandeng pemerintah daerah atau swasta, untuk pengembangan bisnis rekreasi, " ujar Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Gatot Setyowaluyo di BEI, Senin (10/11).
Dia mengatakan, untuk tahun depan, perseroan menyiapkan dana Rp 1,2 triliun untuk belanja modal. Dana tersebut untuk kebutuhan reklamasi 4 pulau yang menjadi tanggung jawab perseroan.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
-
Apa realisasi investasi tahun 2023? Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun.
-
Apa yang akan dibangun dengan anggaran Rp16 triliun di IKN? 'Dugaan saya secara politik ini adalah komitmen prabowo terhadap IKN, setelah Pak Jokowi selesai nanti. Tapi disisi lain secara realitas uangnya juga enggak ada, nggak banyak uang yang bisa diinvestasikan ke situ,' Eko menilai anggaran sebesar Rp16 triliun paling tidak hanya bisa membangun kantor para menteri.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Mengapa pengusaha rela mengeluarkan biaya besar? 'Setiap kalori harus berjuang untuk hidupnya,' kata Jhonson.
Perseroan punya proyek reklamasi pulau I seluas 405 hektar, pulau J seluas 316 hektar, pulau L seluas 481 hektar dan K seluas 32 hektar.
"Untuk reklamasi pulau butuh Rp 25 triliunan. Kita bertahap," katanya.
Gatot belum memastikan, fokus penggunaan pulau hasil reklamasi. Apakah dibangun properti atau wahana rekreasi. Pihaknya pun belum akan memasarkan karena belum ada izin dan lainnya.
"Kalau sudah ada yang memasarkan, ya itu cara dia mencari pendanaan, kita belum karena izinya belum ada," katanya.
Dia memastikan pengembangan pulau reklamasi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan tematik. Saat ini pihaknya sudah mulai menggarap reklamasi pulau K seluas 32 hektar dan pulau L seluas 481 hektar.
"Pulau K selesai akhir tahun 2015, kalau pulau L mungkin 2018 baru selesai. Pendanaannya lebih banyak internal," katanya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat ini, banyak kapal milik Pelni yang usia teknisnya di atas 30 tahun. Bahkan, pada 2023 ini ada 12 kapal yang usianya di atas 30 tahun.
Baca SelengkapnyaUntuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca SelengkapnyaPelni meminta bantuan dana PMN dari pemerintah untuk membeli kapal baru secara bertahap.
Baca SelengkapnyaUsulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran terkini digunakan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur IKN.
Baca SelengkapnyaMenurut presiden, angka tersebut sangat besar dan harus dimanfaatkan di pemerintahan berikutnya
Baca SelengkapnyaDitargetkan, akhir tahun 2023, realisasi investasi tembus Rp45 triliun.
Baca SelengkapnyaDalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaITDC berharap proses pencairan PMN ini bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaAnggaran sebesar Rp2 triliun digunakan realisasi klaster non infrastruktur yaitu untuk perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, publikasi dll.
Baca SelengkapnyaRealisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.
Baca Selengkapnya