Erick mencatat, setidaknya ada 16 BUMN yang diusulkan mendapat suntikan modal negara. Mulai dari Hutama Karya, Asabri, Adhi Karya, Danareksa, hingga Perumnas dan INKA.
Menteri BUMN, Erick Thohir mengusulkan sejumlah Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk beberapa BUMN di 2025 mendatang. Nilai totalnya mencapai lebih dari Rp44 triliun.
Erick mencatat, setidaknya ada 16 BUMN yang diusulkan mendapat suntikan modal negara. Mulai dari Hutama Karya, Asabri, Adhi Karya, Danareksa, hingga Perumnas dan INKA.
Dia menyebut, usulan PMN ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.
"Kami juga memberanikan diri mengusulkan untuk PMN 2025 supaya keberlanjutan program yang sedang kita dorong ini sudah bisa di data dari tahun ini untuk tahun depan sendiri," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3).
Dia turut merinci jumlah PMN bagi sejumlah BUMN. Paling banyak masih dialokasikan untuk PT Hutama Karya (Persero) Rp13,86 triliun untuk kelanjutan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 2 dan tahap 3.
Kemudian, PT Asabri sebesar Rp3,61 triliun untuk perbaikan permodalan di perusahaan. Erick bilang, ada beberapa opsi proses pencairan ke ASABRI.
"Ini yang masih negosiasi dengan Kementerian Keuangan mengenai perbaikan permodalan Asabri kemarin mereka top up secara struktur ini kita nego, sepertinya di top up bukan PMN," ujarnya.
Kemudian, untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun untuk menjalankan program listrik desa. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau IFG sebesar Rp3 triliun untuk penguatan permodalan kredit usaha rakyat (KUR).
Selanjutnya, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni sebesar Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru. PT Bio Farman sebesar Rp2,21 triliun untuk fasilitas capital expenditure (capex) baru.
PT Adhi Karya (Persero) sebesar Rp2,09 triliun untuk pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja. PT Wijaya Karya sebesar Rp2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan.
PT LEN Industri sebesar Rp2 triliun untuk penyehatan keuangan. PT Danareksa sebesar Rp2 triliun untuk pengembangan usaha. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar R1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru dan penugasan pemerintah.
Berikutnya, PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food sebesar Rp1,62 triliun untuk modal kerja dan investasi program cadangan pangan pemerintah (CPP). PT Pembangunan Perumahan (PP) sebesar Rp1,56 triliun untuk penyelesain proyek Jogja-Bawen dan KIT Subang.
Selanjutnya, Perum DAMRI sebesar Rp1 triliun untuk penyediaan bus listrik. Perum Perumnas sebesar Rp1 triliun untuk restrukturisasi dan penyelesaiaan persediaan. Serta, PT INKA sebesar Rp975 miliar untuk pembuatan kereta KRL.
Jika ditotal, maka usulan PMN bagi BUMN di 2025 ini sebesar Rp44,24 triliun. Erick berharap, PMN bisa diberikan mengingat besarnya juga dividen yang disetor perusahaan pelat merah ke negara.
"Tentu seperti sebelumnya kumulatifnya antara dividen dan PMN itu masih lebih besar dividen-nya kurang lebih proporsinya 55 dibandingkan 45 persen ini yang ingin kita usulkan kepada Komisi VI," tutup Erick Thohir.
Pembubaran 7 perusahaan BUMN merupakan bagian dari program transformasi yang diusung sejak 2019 lalu.
Baca Selengkapnya
Pembubaran terhadap tujuh perusahaan BUMN tersebut lantaran secara bisnis sudah tidak mampu lagi bersaing.
Baca Selengkapnya
Kementerian BUMN berupaya memperbaiki pengelolaan Dapen melalui pooling fund atau dana gabungan.
Baca Selengkapnya
Erick Thohir mendorong kepemimpinan perempuan di perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya
Saat ini, jumlah direksi perempuan di perusahaan BUMN hampir mencapai 21 persen.
Baca Selengkapnya
BUMN yang berorientasi pasar ekspor seperti Pertambangan MIND ID, perkebunan PTPN bisa memanfaatkan tren kenaikan harga ini.
Baca Selengkapnya
Erick menyampaikan, penggabungan ketujuh perusahaan ini merupakan bentuk dari perbaikan tata kelola BUMN Karya.
Baca Selengkapnya
Pertamina mendukung Kementerian BUMN yang menggelar kegiatan mudik asyik bersama BUMN 2024.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Erick menyebut ada 8, namun kemudian dia meralatnya dengan menyebut ada 6 BUMN.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi