Follow
Berantas kapal pencuri ikan, Menteri Susi dapat dukungan dari PBB
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mendapat dukungan dari organisasi pangan dan pertanian PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) atau Food and Agriculture Organization (FAO) untuk memberantas para pelaku pencuri ikan (illegal fishing) di Indonesia. Hal ini terungkap usai seluruh negara yang meratifikasi perjanjian FAO sepakat untuk menjegal pelaku pencurian ikan.
"Hasil FAO kemarin, semua negara FAO yang meratifikasi member FAO itu juga menekankan dan concern terbesarnya bahwa kita tidak akan memberikan kebijakan terhadap pelaku illegal fishing," kata Susi di Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin (18/7).
Susi yang juga bos dari maskapai Susi Air ini berharap agar semua pihak mendukung semangat FAO. Menurutnya, FAO telah berkomitmen untuk tidak akan memberikan pelayanan apapun terhadap pelaku pencurian ikan.
-
Apa spesies laut terbesar di dunia? Paus hiu adalah spesies ikan raksasa di dunia yang bisa mencapai berat hingga 21,5 ton dan tumbuh hingga panjang mencapai 12,6 meter.
-
Mengapa kapal tersebut penting? Penelitian ini bagian dari misi untuk melestarikan dan melindungi dua bangka kapal ini yang dinilai sangat penting bagi arkeologi dunia, menurut pengumuman Badan Warisan Kebudayaan Nasional China.
-
Siapa yang menyatakan bahwa kunjungan kapal pesiar akan meningkat? Sementara, Ardhy Wahyu Basuki selaku Regional Head 3 Pelindo mengatakan kunjungan kapal pesiar atau cruise sendiri diprediksi akan bertumbuh pertengahan Oktober sampai akhir tahun 2023.
-
Kapal apa yang dipakai untuk berlayar di laut Nusantara? Moda transportasi utama dalam mengarungi lautan Nusantaraadalah kapal. Jenis kapal paling terkenal adalah jung.
-
Dimana kapal tersebut ditemukan? Dua bangkai kapal kuno ditemukan di kedalaman sekitar 1.500 meter di Laut China Selatan.
-
Siapa yang menargetkan produksi perikanan 24,58 juta ton? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa target indikator utama dalam produksi perikanan pada rencana kerja pemerintah atau RKP 2025, mencapai 24,58 juta ton.
"Kita tidak boleh melayani kapal pelaku illegal fishing. Dan kita akan sebarkan ke seluruh dunia kapal yang terindikasi IUU fishing. Kita kawal bersama agar semangat nasional bisa berjalan," tuturnya.
Menteri Susi mengungkapkan, saat ini jumlah kapal tangkap yang ada di dunia jauh melebihi potensi perikanan dunia.
"Kita sudah terbebas dari kapal pencuri ikan itu hal luar biasa. Jangan sampai kita kehilangan potensi kekayaan ikan kita. Karena sumber daya ikan sangat penting untuk sebuah bangsa dalam memberikan kecukupan pangan, protein, dan nutrisi, untuk menjadi bangsa yang pintar," tukasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ganjar menilai, langkah tegas dalam menjaga sumber daya kelautan mesti
Baca Selengkapnya
Program ini salah satu tujuannya untuk memastikan keberlanjutan populasi perikanan.
Baca Selengkapnya
Perairan Batam memiliki wilayah strategis yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil dan terletak di jalur perdagangan internasional.
Baca Selengkapnya
KKP menyerahkan dua kapal ikan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan ke nelayan Banyuwangi.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mengancam bakal menenggelamkan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal
Baca Selengkapnya
Menteri Trenggono mengumumkan bahwa KKP akan membangun infrastruktur Ocean Big Data
Baca Selengkapnya
Aturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.
Baca Selengkapnya
Pung menyebut kerugian akibat pencurian ikan atau illegal fishing mencapai Rp3,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Susi turut memperkenalkan Prabowo sebagai Capres Gerindra kepada nelayan di Pangandaran.
Baca Selengkapnya
Kesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs 14).
Baca SelengkapnyaKinerja pengawasan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menanggulangi penyelundupan kekayaan negara.
Baca Selengkapnya
Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Indonesia ini berdampak langsung pada potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Baca Selengkapnya