Berantas mafia pencuri ikan, Menteri Susi tunggu Perpres moratorium

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti hingga kini masih menggodok Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelarangan atau moratorium kapal bekas asing melaut di Indonesia. Perpres dibutuhkan untuk memperkuat landasan hukum petugas di lapangan dalam menindak illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF).

Menurut Susi, kasus pencurian ikan di Indonesia bukan kejahatan kecil-kecilan, melainkan ada mafia besar bergerak di belakangnya. Sehingga diperlukan aturan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri (Permen) untuk mempertegas sikap.

‎"Pemerintah sudah melihat itu, menyadari hal ini. Kami sudah menggodok Perpres ini dan sekarang sudah ada di Menko Maritim dan Seskab. Memang sangat penting bukan hanya Permen, tapi harus Perpres," tegasnya di Kantornya, Jakarta, Rabu (30/9).

Menurut Susi, Presiden Amerika Serikat Barack Obama saja sudah mengeluarkan Perpres untuk melarang IUUF. Untuk itu Indonesia juga harus segera membuat Perpres dalam rangka menjadikan laut masa depan bangsa.

Mantan Bos Susi Air ini berharap agar Perpres ini dapat segera dikeluarkan. Dengan begitu maka penegak hukum di laut tidak lagi tumpang tindih, antara satgas, TNI dan Polri.

"Mudah-mudahan sebelum kunjungan Pak Presiden ke Amerika kita sudah punya Perpres IUU fishing. Di mana Satgas IUUF punya kekuatan yang lebih besar untuk menindak dan melakukan kegiatan dalam hal penjagaan laut kita, tentunya bekerja sama dengan Angkatan Laut dan Bakamla," tutup Susi.

Seperti diketahui, sampai saat ini, Menteri Susi masih terus melanjutkan penerapan Peraturan Menteri No 56 tahun 2014 terkait moratorium perizinan usaha perikanan tangkap bagi kapal bekas asing di atas 30 Gross Ton (GT).

Baca juga:Lindungi nelayan lokal, Menteri Susi teruskan moratorium kapal asingMenteri Susi sebut ikan di Indonesia hampir habisMenteri Susi prihatin kartel garam imporDitolak keras Menteri Susi, Kemendag ngotot impor garamDugaan ada begal kartel garam makin kuat (mdk/idr)