Bikin pengelolaan limbah terpusat, Jakarta butuh 125 tahun
Merdeka.com - Persoalan limbah di Jakarta tidak hanya menjadi masalah pemerintah daerah DKI Jakarta saja, tapi juga pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat. Ibu kota butuh pembangunan sistem pengelolaan limbah terpusat atau sewerage.
Untuk merealisasikannya, pemerintah harus merogoh anggaran hingga Rp 125 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan 12 zona pengelolaan limbah terpusat di ibu kota.
Deputi bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Bappenas Dedi Priatna mengakui, untuk merealisasikannya tidaklah mudah. Bukan hanya persoalan anggaran tapi juga kesadaran masyarakat.
-
Mengapa Jakarta butuh investasi? Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri untuk membiayai pembangunan DKI Jakarta.
-
Bagaimana DKI Jakarta mengendalikan polusi udara? Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara sebagai kebijakan untuk mempercepat penanganan polusi udara.
-
Di mana Jakarta berada dalam daftar kota paling berpolusi? DKI Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota besar paling berpolusi di dunia pada Jumat (24/5) pagi.
-
Kapan DKI Jakarta menyaring sampah kiriman? Pada hujan yang terjadi awal bulan November, DKI Jakarta menyaring lebih dari 70 ton sampah kiriman di Kali Ciliwung.
-
Apa yang dilakukan Pertamina Hulu Rokan untuk mengelola limbah air? PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) memaparkan inovasinya dalam pembuatan lahan basah untuk mengelola limbah air terproduksi dampak dari kegiatan operasionalnya.
-
Bagaimana RTH di Jakarta bisa membenahi lingkungan? Program yang ditujukan di setiap kelurahan ini bisa menjadi batu loncatan untuk membenahi dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup di kawasan permukiman padat.
"Kalau dana Rp 1 triliun saja dialokasikan untuk Jakarta, maka butuh waktu 125 tahun untuk merealisasikannya," ujarnya saat acara "Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional", di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (29/10).
Permasalahan sanitasi dan pengelolaan limbah termasuk persoalan yang harus diselesaikan dengan serius. Termasuk oleh pengembang properti dan perkotaan.
"Kan soal ini real estate memiliki kewajiban, makanya pengembang harus menegakkannya," jelas dia.
Harus diakui, Indonesia memiliki sistem pengelolaan limbah terburuk. Hanya 3 persen saja untuk di wilayah Jakarta. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia termasuk yang terburuk. Tercatat, Singapura sempurna dengan 100 persen, Malaysia mencapai 96 persen.
"Yang paling menyedihkan di Jakarta kita baru mencapai 3 persen. Vietnam (Hanoi) saja 65 persen," ungkapnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usul ini mencuat guna menyiasati keterbatasan lahan milik untuk pembuangan dan pengolahan sampah.
Baca SelengkapnyaPembangunan SPALD-T merupakan komitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Baca SelengkapnyaSuntikan modal tersebut turun karena anggaran untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) dibatalkan.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta terus mengintegrasikan pengolahan sampah mulai dari hulu, tengah ke hilir.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Bangun RDF Plant Senilai Rp1,2 T di Rorotan, Apa Kelebihannya?
Baca Selengkapnyajumlah sampah yang terkumpul selama malam perayaan tahun baru 2024 di Jakarta mencapai 130 ton.
Baca SelengkapnyaTotal luas lahan TPPAS Lulut Nambo yakni 55 hektare. Hasil pengolahan sampahnya berupa Refuse Derived Fuel (RDF).
Baca SelengkapnyaPemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKondisi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti makin parah. Volume sampah di sana sudah mencapai 15.434.994 meter kubik
Baca SelengkapnyaHeru Budi Ingin DLH DKI Tiru Singapura, Sampah Jakarta Bisa Dikelola di Laut atau Teluk
Baca SelengkapnyaFasilitas ini dapat membantu mengurangi emisi karbon yang dihasilkan sektor kelistrikan, khususnya dari PLTU.
Baca SelengkapnyaPengolahan limpah alat kampanye itu dilakukan berdasarkan jenisnya. Untuk bambu dan kayu akan didaur ulang menjadi kompos.
Baca Selengkapnya