BKPM klaim eksekusi mati tak ganggu investasi

Merdeka.com - Penentangan negara lain terhadap eksekusi mati narapidana narkoba dijalankan pemerintahan Joko Widodo terus bergulir. Bahkan, Brasil dan Australia sempat menghina Indonesia.

Presiden Brasil Dilma Roussef menunda pemberian credential kepada Duta Besar RI Toto Riyanto. Sementara, Perdana Menteri Australia mengungkit-ungkit bantuan pernah diberikan pada saat bencana tsunami melanda Aceh.

Ini membuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan kedua negara memanas. Namun, itu belum mengganggu aliran investasi asing ke Indonesia.

‪"Situasi yang terakhir ini, belum sampai tahapan di mana calon investor menunda atau tidak berinvestasi di Indonesia," ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani di kantornya, Jakarta, Senin (23/2).

Franky klaim, hingga saat ini pasar Indonesia masih dilirik para investor asing.

"Sejauh ini ketika saya konfirmasi, mereka masih minat mereka tidak melihat itu karena faktor dalam negeri di indonesia masih penting. Investasinya ada macam-macam sektor, ada di sektor industri, listrik, pabrik gula juga ada," tuturnya.‬

Franky menilai perlu ada pemisahan hubungan bilateral bidang politik dengan perdagangan.

‪"Sampai saat ini belum ada keputusan untuk berhenti. Seperti ada satu investor yang akan bangun pelabuhan di NTT, ketika saya tanya nggak ada pengaruh. Karena bisnisnya harus jalan kan. Karena mereka butuh pelabuhan di NTT untuk masuk lautan pasifik, lalu untuk masuk ke Eropa dan Amerika dibandingkan laut Hindia," tandasnya.‬