BKPM: UU Cipta Kerja Perkecil Peluang Praktik Pungli yang Sudah Ada Sejak Zaman VOC

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja mampu memperkecil peluang pungutan liar (pungli) yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat dan investor. Meski demikian, RUU ini tidak bisa secara langsung menghapuskan pungli.

"Kalau menghapuskan pungli ini kita harus butuh mendalami lagi. Tapi minimal dengan UU ini memperkecil peluang itu," ujar Bahlil dalam konferensi pers online, Jakarta, Selasa (8/9).

Bahlil mengatakan, menghapus pungli tidak mudah karena sudah ada sejak lama. Bahkan, sejak Indonesia masih dijajah oleh negara lain. Untuk itu, masalah ini membutuhkan kajian mendalam untuk mengetahui penyebab pungli masih merajalela.

"Pungli ini memang sudah ada sejak lama dan memang di negara kita sejak VOC sudah ada tetapi kita punya tugas generasi muda memperkecil ruang ini. Maksimal bisa menghilangkan. InsyaAllah agar pungli-pungli ini bisa diselesaikan dengan baiklah. Kita pingin generasi ke depan yang lebih baik," paparnya.

Korupsi Hambat Investasi

Bahlil menambahkan, selain masalah pungli, investasi di Indonesia masih dihadapkan dengan indeks persepsi korupsi yang masih tinggi. Indonesia berada pada urutan 85 dari 185 negara. Kondisi tersebut terkadang membuat pengusaha enggan untuk menanamkan dananya.

"Saya juga ingin menyampaikan bahwa persepsi korupsi di negara kita juga masih terlalu tinggi. Kita di urutan 85 dari 180 negara. Kenapa ini terjadi? sebenarnya kan pengusaha ini mohon maaf ya, pengusaha ini kalau izinnya dikasih baik-baik tanpa harus pakai cara-cara yang tidak elok itu mereka lebih senang," jelasnya.

"Tetapi kalau izinnya ditahan-tahan, di kompromi-kompromikan ya terpaksa kita pengusaha itu pasti banyak caranya. Tapi saya pikir sudah harus kita hentikan cara-cara ini karena pasti akan membuat nilai icore kita juga yang tidak terlalu positif," tandasnya.