Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Blak-blakan Wapres JK soal 2 kesalahan besar pemerintah dulu buat RI terbelakang

Blak-blakan Wapres JK soal 2 kesalahan besar pemerintah dulu buat RI terbelakang Jusuf Kalla di Indonesia Diaspora Global Summit. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah telah melakukan dua kesalahan besar ekonomi yang membuat kemajuan Indonesia lebih lambat dibandingkan negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Salah satunya ialah pemerintah memberikan subsidi besar pada bahan bakar minyak (BBM) dalam 10 tahun terakhir.

"Kenapa terjadi? Karena kita punya dua kesalahan pokok dalam ekonomi selama 20 tahun terakhir. Pada krisis '97 kita menghabiskan energi, kita menjaga, menggaransi bank-bank yang rusak. Yang kedua kita menyubsidi BBM begitu besar dalam waktu sepuluh tahun," kata Wapres JK seperti dikutip dari Antara di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Senin (28/8).

Pernyataan tersebut disampaikan Wapres dalam kuliah umum bertema 'stabilitas ekonomi untuk kemajuan bangsa' bagi Peserta Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Ke-56 dan Peserta Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) Ke-21 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Orang lain juga bertanya?

Menurut Wapres JK, saat krisis ekonomi 1997, pemerintah telah mengucurkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga hampir Rp 600 triliun dalam kurun waktu dua tahun. Sedangkan untuk subsidi BBM, pemerintah telah mengeluarkan Rp 400 triliun guna menyubsidi sejak 2004 yang sebagian besar salah sasaran atau dinikmati masyarakat mampu.

"Apabila dihitung sekarang dengan segala macam bunganya, Rp 600 triliun bisa jadi kira-kira Rp 3.000 triliun, kemudian tahun 2004-2014 saja, hampir Rp 400 triliun BBM kita subsidi, tapi yang menikmati orang punya mobil seperti kita semua di sini," kata dia.

Apabila semua dana BLBI dan subsidi BBM itu digabung, lanjut Wapres, pemerintah saat ini akan punya dana sekitar Rp 6.000 triliun yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur. "Kira-kira Rp 6.000 triliun yang kita telah buang untuk menyelesaikan masalah-masalah, sekiranya setengah saja kita pakai untuk infrastruktur, tentu infrastruktur kita tidak akan kalah dari negara tetangga," kata dia.

Namun, Wapres mengingatkan bahwa kesalahan itu telah terjadi dan yang terpenting saat ini bagaimana pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang sama demi kemajuan bangsa. "Tapi itu sudah terjadi, sekarang yang penting apa yang kita lakukan ke depan, kini kita tidak menghamburkan uang untuk subsidi kecuali untuk makanan, pendidikan, kesehatan karena itu pokok, penting untuk bangsa ini," kata dia.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.

Baca Selengkapnya
Program Makan Siang Gratis Dikabarkan Bakal Pangkas Subsidi Energi, Ternyata Subsidi BBM Pernah Ditentang BJ Habibie
Program Makan Siang Gratis Dikabarkan Bakal Pangkas Subsidi Energi, Ternyata Subsidi BBM Pernah Ditentang BJ Habibie

TKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kenang 10 Tahun Kepemimpinan, Tingkat Kepuasan Merosot Usai Potong Subsidi BBM
Jokowi Kenang 10 Tahun Kepemimpinan, Tingkat Kepuasan Merosot Usai Potong Subsidi BBM

Namun, Jokowi tetap berani mengambil keputusan memotong subsidi BBM

Baca Selengkapnya
Pemerintah Blak-Blakan 5 Tahun Impor BBM Habiskan Uang Negara Rp251 Triliun
Pemerintah Blak-Blakan 5 Tahun Impor BBM Habiskan Uang Negara Rp251 Triliun

Program pendidikan, hingga kesehatan harus berbagi dengan impor BBM.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sentil Kabupaten Anggaran Besar Tapi Program Tidak Jelas, Sekda Bali Bereaksi
Jokowi Sentil Kabupaten Anggaran Besar Tapi Program Tidak Jelas, Sekda Bali Bereaksi

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Ngaku Kaget Lulusan S2 & S3 RI di Bawah 1 Persen Kalah dari Malaysia
VIDEO: Jokowi Ngaku Kaget Lulusan S2 & S3 RI di Bawah 1 Persen Kalah dari Malaysia

Jokowi mengaku akan menggelar rapat untuk membahas masalah ini. Ditegaskan juga bahwa anggaran menjadi masalah utama.

Baca Selengkapnya
Asal Usul Subsidi BBM di Indonesia, Dimulai Era Soeharto Meski Ditentang B.J Habibie
Asal Usul Subsidi BBM di Indonesia, Dimulai Era Soeharto Meski Ditentang B.J Habibie

Alasan pemberian subsidi BBM karena harga jual BBM terutama minyak tanah, berada di bawah biaya produksinya.

Baca Selengkapnya
Banyak Bupati Belanja Produk Impor Pakai Uang Negara, Jokowi: Kumpulkan Uang Itu Sangat Sulit
Banyak Bupati Belanja Produk Impor Pakai Uang Negara, Jokowi: Kumpulkan Uang Itu Sangat Sulit

Padahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.

Baca Selengkapnya
10 Tahun Jokowi dan Warisan Utang Pemerintah
10 Tahun Jokowi dan Warisan Utang Pemerintah

Per Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Luhut Sebut Gara-Gara Subsidi BBM, Anggaran Rp120 Triliun Tiap Tahun Menguap Jadi Asap
Anak Buah Luhut Sebut Gara-Gara Subsidi BBM, Anggaran Rp120 Triliun Tiap Tahun Menguap Jadi Asap

Pemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga Klaim 10 Tahun Jokowi Turunkan Angka Kemiskinan
Menko Airlangga Klaim 10 Tahun Jokowi Turunkan Angka Kemiskinan

Penanganan angka kemiskian di era Jokowi diklaim lebih baik dibandingkan negara lain.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menohok! Jusuf Kalla Sebut Hilirisasi Berbahaya, Bisa Kembali ke Era Penjajah
VIDEO: Menohok! Jusuf Kalla Sebut Hilirisasi Berbahaya, Bisa Kembali ke Era Penjajah

JK merespons soal praktik hilirisasi yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya