'BLT Minyak Goreng Pemerintah Malah Memanjakan Mafia'

Merdeka.com - Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita mengatakan, dengan adanya BLT tidak serta merta menyelesaikan masalah minyak goreng. Namun, boleh jadi masalah selesai karena masyarakat akhirnya terhibur dengan uang cash Rp 300.000. Tapi mafia jadi-jadian versi Menteri Perdagangan tetap dapat cuan dari harga pasar.

"Semuanya senang toh. Namun apakah berhasil mengatasi tingginya harga minyak goreng? Jelas tidak jawabannya. Justru kebijakan BLT minyak goreng membuat peta besar kebijakan minyak goreng nasional menjadi semakin absurd," jelasnya dalam keterangannya, Kamis (7/4).

Selain itu, BLT minyak goreng justru akan bertentangan dengan jurus kambing hitam pemerintah tempo hari. Jika memang ada mafia minyak goreng, walaupun faktanya justru tidak ada mafia yang didakwa, dana BLT minyak goreng untuk 20 jutaan masyarakat plus 2,5 juta pedagang gorengan akan pindah ke saku mafia tersebut melalui mekanisme harga pasar.

"Jadi aneh toh! Pemerintah menyalahkan mafia, tapi justru dengan BLT Minyak Goreng pemerintah malah memanjakan mafia yang telah dituduh memainkan harga selama ini," ujarnya.

Dengan kata lain, BLT minyak goreng adalah jurus halus pemerintah untuk menyenangkan para mafia minyak goreng yang digadang-gadang oleh menteri perdagangan sebagai biang kerok kenaikan harga dan kelangkaan supply.

"Melalui perantara 20 jutaan masyarakat dan 2,5 juta pengasong penerima BLT. Bukankah menjadi sangat absurd?" ujarnya.

BLT Hanya Selamatkan Ekonomi Hingga Kuartal II

Menurutnya, secara teoritis BLT minyak goreng selama 3 bulan hanya akan menyelamatkan perekonomian nasional kuartal satu dan dua tahun ini. Yakni mempertahankan data kontribusi konsumsi rumah tangga pada PDB nasional yang membaik sejak kuartal empat tahun lalu.

Artinya, pemerintah hanya ingin menyelamatkan muka saja, terutama di mata para anggota G20 dan para kreditor plus calon kreditor yang akan memegang surat utang pemerintah.

"Saya yakin bahwa masyarakat pasti pesimis dengan angka BLT minyak goreng Rp 300.000 itu jika dimaksudkan untuk keluar dari kesulitan ekonomi," kata Ronny.

Boleh jadi sebagian besar masyarakat penerima BLT minyak goreng tak menyadari dan merasa bahwa BLT adalah berkah Ramadan. Namun, faktanya jauh hari sebelum BLT minyak goreng ada, daya beli masyarakat sudah tergerus beberapa ribu perak dari setiap kilogram pembelian minyak goreng.

Menurutnya, mensubstitusinya dengan BLT minyak goreng tidak berarti daya beli masyarakat atas minyak goreng akan pulih. Tiga bulan BLT tak akan cukup untuk mensubstitusi pengikisan daya beli minyak goreng masyarakat yang sudah terjadi sejak beberapa bulan jelang akhir 2021 lalu.

Tak hanya itu, BLT minyak goreng sangat tidak cukup untuk menghadapi potensi pengikisan daya beli lebih lanjut dari kemungkinan situasi normal baru minyak goreng di bulan-bulan mendatang jika harga tak turun-turun.

"Lantas mengapa memilih BLT atau Cash Transfer? Apakah pemerintah memang ingin menolong rakyat? Boleh jadi narasinya demikian," pungkas Ronny.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6