Follow
Boediono serukan konsensus nasional hilangkan subsidi BBM
Merdeka.com - Wakil Presiden Boediono menyerukan perlunya konsensus nasional untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil. Konsensus itu harus melibatkan melibatkan berbagai kalangan, baik pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun pengusaha.
"Saya berharap dalam beberapa tahun ke depan ada langkah-langkah sistematik ke arah suatu tujuan bersama. Jadi ada insentif maupun disinsentif yang ditata menuju clean energy sistem yang didasarkan pada master plan jangka menengah dan panjang,” ujarnya saat membuka Indonesia Green Infrastructure Summit 2014, di Jakarta, Selasa (29/4).
Selain itu, dia juga menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu kendala mensejahterakan bangsa Indonesia. Di sisi lain, dia mendorong agar pembangunan infrastruktur harus memerhatikan lingkungan atau green infrastructure.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama investasi? Menutup keterangannya, Puteri juga mengajak Australia untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama investasi di sejumlah sektor prioritas yang digencarkan Pemerintah Indonesia.
-
Siapa yang meminta peran aktif Pemda? Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset
-
Bagaimana cara BPH Migas melibatkan masyarakat? BPH Migas terus memberikan pemahaman terkait hal ini kepada masyarakat secara luas.
-
Kenapa BP Batam minta dukungan Kementerian? Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
-
Siapa yang diharapkan berperan aktif dalam pengawasan BBM? 'Kami juga menekankan pentingnya memastikan bahwa penyaluran JBT dilakukan dengan memastikan kesesuaian antara nomor polisi kendaraan dan QR Code yang terdaftar, hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan. Hindari praktik-praktik yang dapat memicu penyalahgunaan BBM, seperti pengisian kendaraan dengan banyak barcode,' pungkasnya.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
"Harus ada sistem pembiayaan yang merangkul pihak lain di luar pemerintah, tanpa itu tidak mungkin dapat dilaksanakan,” ucap Wapres.
Menurutnya, pembangunan Indonesia akan berhasil jika tak ada kendala infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia yang tidak hanya terampil, tetapi juga inovatif. “Jadi tidak hanya terampil, tetapi juga bisa mengisi institusi kita, baik ekonomi, sosial, maupun politik,” katanya. (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Eddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca Selengkapnya
Hal ini merupakan upaya pengawasan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi.
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran menjelaskan isu pemangkasan subsidi BBM untuk makan siang gratis.
Baca Selengkapnya
Ada pihak yang berusaha untuk menghalau terbitnya kebijakan yang akan memudahkan pelaku industri tertentu.
Baca Selengkapnya
Menurut Anies, jangan sampai negara melihat masyarakat sebagai konsumen untuk seluruh urusan.
Baca Selengkapnya
Anies menegaskan perlunya dukungan masyarakat Tangerang, untuk bersama-sama memilih calon-calon legislatif dari partai-partai yang juga mengusung dirinya.
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.
Baca Selengkapnya
Pembelian BBM Subsidi tidak berubah untuk nelayan. Namun, dia mengamini adanya pembatasan konsumen Pertalite berdasarkan pada jenis kendaraan tertentu.
Baca Selengkapnya
Kebijakan subsidi BBM dimulai saat Soeharto menjabat sebagai Presiden.
Baca Selengkapnya
Prabowo mengatakan Indonesia semakin dekat untuk menjadi bangsa berdikari
Baca Selengkapnya
Selain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, pembatasan dilakukan agar penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.
Baca Selengkapnya
Hal ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra pada kegiatan bersama DPR RI di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca Selengkapnya